Terlalu Minim, Anggota DPR RI Soroti Alokasi DAU Kesehatan untuk JKN di Kabupaten Tegal

RADAR TEGAL - Alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Tegal dinilai sangat minim. Pasalnya, dari yang seharusnya bisa 25 persen, realisasinya kurang dari 1 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani usai menjadi pembicara dalam sosialisasi Gerakan masyarakat (Germas) mengatakan dirinya mengajak kepada masyarakat untuk merubah gaya hidup termasuk pola makan. Karena, saat ini penyakit tidak menular presentasenya lebih tinggi dari yang menular.

"Penyakit tidak menular itu seperti diabetes, jantung, kolesterol yang penyebabnya karena gaya hidup dan pola makan,"katanya Sabtu 26 Agustus 2023 siang.

Karenanya, kata Dewi, dia mengajak kepada masyarakat untuk merubah pola makan, misalnya dengan mengurangi gorengan. Selain itu, kepada Kementerian dan Dinas Kesehatan, juga perlu menambah kegiatan sosialisasi penyakit tidak menular.

Selanjutnya, kata Dewi, pihaknya menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan di Kabupaten Tegal. Padahal, itu merupakan masalah yang sangat kompleks dan dapat berimbas pada sektor lainnya.

"Dari data yang saya dapatkan, alokasi DAU untuk bidang kesehatan Kabupaten Tegal tahun ini sekitar Rp76 Miliar untuk bidang kesehatan. Sebanyak 25 persen atau sekitar Rp19 Miliar bisa untuk JKN,"ujar Dewi.

Namun, ujar Dewi, realisasinya hanya sebesar 0,21 persen lebih atau sekitar Rp160 juta. Sementara di wilayah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal sudah 100 persen.

Menurut Dewi, alokasi Rp19 Miliar itu seharusnya bisa menambah kepesertaan JKN baru sekitar 45.000 bagi warga. Jika itu terealisasi, maka Kabupaten Tegal bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC).

"Untuk itu, Pemkab seharusnya bisa menjelaskan kenapa alokasinya sangat minim. Berarti ada Rp18 Miliar lebih dari DAU yang peruntukannya bukan untuk JKN,"tugasnya.

Dewi menegaskan, kesehatan masih masalah yang kompleks karena dampaknya bisa ke sektor lain. Seperti, angka perceraian di Kabupaten Tegal tertinggi ke-5 di Jawa Tengah dan faktornya bukan hanya ekonomi saja, tetapi juga kesehatan.

"Kalau kesehatan terganggu, maka produktivitas rumah tangga juga menurun yang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan,"jelas Dewi.

Jika sudah begitu, imbuh Dewi, maka angka kemiskinan dan pengangguran akan tinggi. Karenanya, dia berpesan kepada kepala daerah saat ini dan yang akan datang untuk bisa memprioritaskan kesehatan.

"Kalau kesehatan dan pendidikan tidak dibenahi serta pengangguran tidak diatasi, maka Kabupaten Tegal akan stagnan seperti ini,"pungkasnya.

Sementara perwakilan dari Kementerian Kesehatan Wira Hartiti menambahkan, pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk bisa menjaga pola hidup sehat. Dengan menjaga pola makan, gemar berolah raga dan melakukan cek kesehatan secara rutin.

Sumber: