Presiden Perintahkan Kampanye Massif Penggunaan Masker, Politisi Demokrat: Pengalihan Isu

Perintah Presiden Joko Widodo kepada para menterinya mengampanyekan pemakaian masker secara massif dua minggu ke depan dianggap pengalihan isu. Pernyataan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho, Senin (3/8) kemarin.

Menurut anggota DPR RI asal Kalimantan Timur ini, instruksi terkait kampanye pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8), hanyalah pengalihan isu.

"Sudah ekonomi mau resesi begini, penambahan Covid-19 tiap hari berlipat, yang meninggal juga melebih angka kematian global kemudian mengampanyekan seperti ini. Ini bentuk pengalihan isu karena seharusnya itu dilakukan di awal pandemi," ucap Irwan, Senin (3/8).

Mengampanyekan pakai masker dalam situasi saat ini menurutnya bukan langkah konkret dari pemerintah. Pasalnya, penggunaan alat pelindung mulut dan hidung, bahkan penutup seluruh wajah menggunakan bahan plastik sudah dilakukan oleh masyarakat.

Sebaliknya, dia mengkritisi ketidakkonsistenan pemerintah dalam sendiri dalam penanganan Covid-19. Salah satunya adalah dengan pembubaran Gugus Tugas hingga amburadulnya distribusi APD, termasuk jaringan pengaman sosial.

"Jadi semuanya itu menunjukan kegagalan pemerintah kemudian mengalihkan isu dengan gerakan yang hanya menambah ketidakpercayaan masyarakat," tegas Anggota Komisi V DPR ini.

Saat ditanya langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam kondisi sekarang, Irwan mengatakan agak rumit. Seharusnya pemerintah telah memitigasi, bukan tiba-tiba memberlakukan kenormalan baru, pelonggaran PSBB, hingga  transportasi darat, laut, dan udara.

Ditambahkannya, kalau pemerintah konsisten dengan kebijakannya sejak awal, seharusnya grafik Covid-19 itu menurun, bukan terus meninggi seperti sekarang ini.

"Apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Kembali pada kebijakan yang konkret termasuk regulasi terkait transportasi, kebijakan PSBB. Kemudian segera kucurkan dana yang sudah dijamin UU baik dana kesehatan hingga jaring pengaman sosialnya," tutur Irwan.

Merespons rencana penerapan sanksi agar pelaksanaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker diikuti masyarakat, Irwan meminta hal itu tidak diperlukan. Justru, dia menyarankan supaya pemerintah berkaca dulu sebelum memberikan sanksi tersebut.

"Memberikan sanksi ke masyarakat di situasi seperti saat ini bukan menyelesaikan masalah. Lebih baik pemerintah introspeksi. Masyarakat melihat pemerintah seperti ini, akhirnya enggak ada yang diteladani. Kepemimpinan itu harusnya ada teladan mulai dari presiden sampai ke bawah. Kalau tidak enggak selesai-selesai Covid-19 ini," tandasnya. (fat/jpnn/zul)

Sumber: