Anggota Komisi III DPRD Dukung Penuh Pengentasan Kawasan Kumuh di Brebes

Anggota Komisi III DPRD Dukung Penuh Pengentasan Kawasan Kumuh di Brebes

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, menargetkan penuntasan 940 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (Istimewa)--

BREBES, radartegal.id - Anggota Komisi III DPRD Brebes Waraskahyanti bersama Pemkab Brebes serius melakukan penanganan masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Apalagi, Pemkab Brebes mealui Dinperwaskim menargetkan pengentasan 940 RTLH bisa tertangania.

 

"Tujuan dari pengentasan Kemiskinan adalah dengan penyelesaian masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak, inilah yang menjadi konsen kita semua baik legislatif dan eksekutif untuk berupaya menghapus kemiskinan ekstrim. Sehingga muncul upaya dalam melakukan pengentasan Kemiskinan, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik dari Pemkab, Propinsi, Pusat, TNI," ujarnya.

 

Karenanya, dia berharap adanya program RTLH ini diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan rumah layak huni. "Adanya program RTLH ini diharapkan bisa membantu warga dalam mendapatkan rumah layak huni," terangnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, menargetkan penuntasan 940 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pengentasan itu, pihaknya mengalokasikan anggaran senilai Rp17.195.000.000 dalam mengentaskan Program Penanganan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2024. 

 

BACA JUGA: Pansus DPRD Sumedang Studi Banding ke DPRD Brebes

 

BACA JUGA: Bahaya Peredaran Obat Terlarang, Anggota DPRD Brebes: Sudah Menyasar ke Kalangan Siswa

 

Alokasi anggaran tersebut bersumber dari berbagai sumber. Diantaranya, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp12.380.000.000 dan APBD Pemkab Brebes senilai Rp4.815.000.000.

 

Pelaksana Tugas Kepala Dinperwaskim melalui Subkor Bidang Perumahan Rakyat dan Swadaya Irfanuddin kepada wartawan mengatakan, total alokasi anggaran untuk RTLH secara global terbagi menjadi dua. Yakni, sebanyak 619 unit rumah dengan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah dari Bankeu Pemprov Jateng. Sedangkan, untuk RTLH yang bersumber dari APBD Pemkab Brebes untuk 321 unit dengan alokasi Rp15 juta.

 

"Sesuai program strategis, P3KE masih menjadi prioritas untuk menuntaskan perbaikan total 940 RTLH. Sifatnya, dana stimulan dari Bankeu Pemprov Jateng Rp 20 juta dan APBD Pemkab Brebes Rp 15 juta," ungkapnya.

 

Dia menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini sudah berjalan 125 unit RTLH yang sudah ditangani dari Bankeu Pemprov Jateng. Untuk teknis penyalurannya, kata dia, bantuan langsung dikelola Pemdes yang harus meng-upload kelengkapan dokumen di aplikasi Simperum. Kemudian, divalidasi Dinperwaskim karena sebagai fasilitator untuk proses verifikasi.

 

BACA JUGA: Jelang PPDB, Anggota DPRD Brebes Minta Pemkab Lakukan Ini

 

BACA JUGA: 4 Anggota DPRD Brebes Ikut Daftar Penjaringan Cabup-Cawabup

 

"Untuk realisasi yang sudah clear total, sebanyak 68 unit dan ditransfer ke kas desa. Sedangkan, sisanya akan direalisasikan bertahap hingga akhir 2024 mendatang," jelasnya.

 

Irfanuddin menuturkan, selain fokus menuntaskan RTLH sebagai Program Penanganan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Program tuku lemah olih umah juga terus digulirkan. Prioritasnya, di wilayah rawan bencana seperti Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu. Tapi lokasi pembangunannya, di Desa Pruwatan untuk 19 unit. Jumlah tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dari usulan total sebanyak 36 unit.

 

"Untuk program tuku lemah olih umah, syaratnya warga yang akan membeli tanah harus secara swadaya. Kemudian, akan mendapat bantuan stimulan senilai Rp 40 juta dalam bentuk material dengan tipe rumah 36," pungkanya.

Sumber: