Kartu Tani Digital dan KUR BSI Dilincurkan Presiden Jokowi di Aceh, Begini Pola Transaksinya

BACA JUGA:11 Infrastruktur Rusak di Larangan Brebes Butuh Perbaikan Mendesak

Kartu Tani Digital menurut Hery, sebagai terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas. 

Sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran. 

Adapun kota/kabupaten pertama yang menjadi penerima Kartu tani digital adalah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah petani sebanyak 38.767 orang. 

Melalui program ini pula petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.

BACA JUGA:Pastikan Steril Narkoba, Petugas Lapas Brebes Dites Urine Mendadak

“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktifitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” kata Hery.

Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap, yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. 

Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari E-alokasi Kementerian Pertanian. 

Lalu, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan eWallet petani secara kolektif. 

BACA JUGA:249 Atlet Taekwondo Pemalang Adu Jago di Kejurkab Bupati Cup 2023

Data hasil Pembukaan Rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.

Untuk aktivasi rekening, petani datang ke Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart. 

Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan Rp95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. 

Sumber: