Tangani Anak Putus Sekolah Lewat GKB, Pemkab Brebes Anggarkan Rp1,2 Miliar

BREBES- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) setempat tahun ini menganggarkan Rp1,2 miliar untuk tangani anak putus sekolah. 

Anggaran tersebut diperuntukan guna penanganan 667 anak yang terancam putus sekolah. 

Ratusan anak tersebut merupakan siswa tingkat SD hingga SMA yang terancam putus sekolah lantaran terkendala biaya. 

Untuk siswa tingkat SD mendapatkan bantuan Rp800 ribu, SMP Rp1 juta dan, SMA Rp1,2 juta. Mereka menerima bantuan satu tahun sekali. 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindikpora Brebes Juwita Asmara dikonfirmasi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bantuan program pendidikan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). 

Saat ini proses penyaluran bantuan dalam tahap pemberkasan untuk pencairan. 

"Untuk pencairan dilakukan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun ajaran baru seperti sekarang ini. Karena saat ini siswa memang membutuhkan untuk kebutuhan mengikuti tahun ajaran baru. Untuk pencairan per tahap itu separuh dari nilai bantuan," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (19/7). 

Sedangkan pencairan kedua, kata dia, dilakukan pada semester selanjutnya. Saat ini, pihaknya terus mempercepat proses pencairan tahap pertama. 

Sehingga bantuan langsung tersalurkan kepada masing-masing siswa secara by name by adress. Penyaluran bantuan dilakukan dua tahap karena lebih efektif menyesuaikan kebutuhan siswa. 

"Anggaran program GKB untuk penanganan siswa rentan putus sekolah ini bersumber dari APBD Brebes. Untuk pencairannya sendiri, siswa langsung datang ke Bank Jateng dengan pendampingan orangtua atau gurunya," jelasnya. 

Ditambahkannya, tahun lalu pihaknya menyalurkan bantuan GKB untuk 1.053 siswa tingkat SD hingga SMA. 

Namun siswa yang terakomodir 1.043 siswa, sisanya 10 siswa tidak melakukan pencairan bantuan lantaran enggan melanjutkan sekolah. Hal ini lantaran mereka membantu orangtua bekerja dan tidak bersedia melanjutkan sekolah. 

"Program ini sudah efektif berjalan selama lima tahun lalu, atau sejak 2017 lalu," pungkasnya. (ded/ima)

Sumber: