Dinilai Tidak Jelas, Dewan Pertanyakan Anggaran Penanganan Covid-19 untuk Karantina Komunal

Anggota DPRD Kabupaten Tegal mempertanyakan anggaran untuk penanganan Covid-19. Karena anggaran tersebut dinilai tidak jelas peruntukkannya. 

Anggota DPRD Kabupaten Tegal M. Khuzaeni, Sabtu (21/11) mempertanyakan anggaran 
penanganan Covid-19, terutama untuk karantina komunal. 

Belakangan ini kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tegal terus meningkat. Bahkan sejumlah rumah sakit kewalahan menanganinya. Belum lagi, pasien umum yang juga meningkat seiring dengan musim penghujan. 

"Mestinya, Gedung Korpri dan GOR Indoor yang sebelumnya untuk karantina komunal, dikembalikan lagi fungsinya," katanya.

Pembuatan gedung karantina komunal di Gedung Korpri dan GOR Indoor, tambah M. Khuzaeni, biayanya mencapai miliaran rupiah. Namun, kini Gedung Korpri sudah dibuka lagi untuk acara hajatan. 

Salah satu rumah sakit yang membludak pasiennya adalah RSUD Dr Soeselo Slawi. Informasi yang diperolehnya pada Kamis malam (19/11), ada sekitar 11 pasien yang belum mendapatkan ruang isolasi. Kondisi itu akan terus bertambah banyak seiring dengan adanya mobile PCR dan Swab mandiri milik RSUD. 

"Jelas akan menambah jumlah pasien Covid-19 untuk dikarantina. Belum lagi pasien umum juga membludak," tambahnya.

Membludaknya pasien di IGD, lanjut M. Khuzaeni, bakal berpotensi penularan Covid-19. Hal itu akan sangat berbahaya bagi pasien, terutama yang memiliki penyakit penyerta. 

Pasien yang masuk rumah sakit karena sakit biasa, bisa positif corona saat berada di rumah sakit. 

"Ke mana ruang karantina atau rumah sakit darurat yang dulu menelan anggaran miliaran itu," tanya dia. 

Kondisi sekarang, staf yang positif Covid-19 ada di hampir semua instansi pemerintah. Semestinya kondisi seperti ini harus diperhatikan dengan adanya rumah sakit darurat. Pemkab harus mengembalikan fungsi Gedung Korpri dan GOR Indoor menjadi tempat karantina komunal atau rumah sakit darurat. Karena sebelumnya sudah dianggarkan untuk pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional. 

"Kalau anggaran yang dibutuhkan sama dengan yang dulu, berarti anggaran sebelumnya hanya dibuang-buang percuma tidak ada manfaatnya," pungkasnya. (guh/ima)

Sumber: