JAKARTA - Tayangan video pernyataan Irjen Pol Ferdy Sambo tentang penegakan aturan yang berkaitan dengan pelanggaran asusila atau perbuatan pidana yang mencoreng institusi kembali beredar.
Ferdy Sambo yang masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri dalam video itu dengan tegas meyatakan penindakan tegas itu sampai pada pemecatan anggota yang melanggar ketentuan, aturan, UU maupun norma yang berlaku.
Menurutnya, rilis yang disampaikan Kapolri menyampaikan bahwa Polri tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras kepada anggotanya yang melakukan tindakan melanggar hukum dan mencoreng nama baik institusi.
“Saya implementasikan itu dengan melaksanakan proses penyelidikan dan penegakan aturan secara obyektif, khusus pelanggaran masalah narkoba, asusila terhadap perempuan dan anak yang mencoreng nama baik institusi,” tegas Sambo.
Karenanya, hal itu harus dilakukan ini secara obyektif, sehingga dapat melakukan tindakan secara tegas dan keras sampai dengan pemecatan. Apalagi masih banyak anggota yang berprilaku baik, masih banyak anggota yang berprestasi.
“Tapi dengan satu dua orang, yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama instritus, kita sebagai garda terdepan Polri, kita lakukan secara tegas dan keras,” tegas Sambo dalam vidio yang beredar.
Vidio itu diunggah oleh akun @polres_trenggalek di aplikasi TikTok saat dirinya menjabat sebagai Kadiv Propam. Vidio itu pun menyebar ke media sosial, bahkan via WhatsApp.
Sementara itu Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam menegaskan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak terus dilakukan, termasuk apa yang dialami pihak keluarga Brigadir J yang berada di Jambi.
Secara internal Komnas HAK tinggal merinci kembali waktu peristiwa baku tembak yang kabarnya berada di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022.
“Mulai minggu depan kami kira sudah mulai pada bagian lain, Mudah-mudahan lebih cerah lagi, begitu fakta-fakta terungkap setelah bertemu dengan pihak keluarga Brigadir J,” terang Mohammad Choirul Anam, Rabu (20/7) lalu seperti yang dikutip dari disway.id.
Dalam waktu dekat pula, sambung Anam, Komnas HAM akan bertemu dengan Irjen Pol Sambo dan istri Putri Chandrawati.
“Kami berencana meminta keterangan langsung dari Sambo dan juga istrinya Ibu Putri. Kalau kita baca di berbagai media Ibu Putri mengalami trauma, ya kami akan sangat setuju kalau nanti didampingi oleh psikolog, dikhawatirkan masih trauma,” paparnya.
Langkah-langkah Komnas HAM, lanjut Anam, tetap akan fokus pada kronologi termasuk pengumpulan bukti baik dari karakter luka dan sebagainya. Ini penting bagi Komnas HAM untuk menentukan jenis kasus.
“Misalnya kapan, jam berapa dari Magelang, kapan nyampe di Jakarta, temuan dari keluarga dan hal-hal lainnya,” jelas Anam.
Terkait soal otopsi, menurut Anam, sangat wajar terjadi perbedaan. Biasanya dalam kasus seperti ini kerap terjadi perbedaan pandangan atau penilaian. Baik terhadap problem luka dan sebagainya. (*)