“Solusi permanennya adalah relokasi. Kita gunakan skema bantuan stimulan dari Provinsi untuk pengadaan lahan secara komunal. Pemerintah daerah akan mendampingi proses administrasi agar memenuhi syarat pembangunan Hunian Tetap melalui skema Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Keselamatan dan rasa aman masyarakat adalah prioritas mutlak,” tegasnya.
BACA JUGA: Galian C di Brebes Longsor, Satu Orang Dikabarkan Meninggal
BACA JUGA: Talud Rumah Warga Tembongwah Tegal Diterjang Tanah Longsor
Dalam aspek pembiayaan, Bupati meminta usulan bantuan ke tingkat provinsi tidak dibatasi pada nominal tertentu.
“Masukkan seluruh item kerusakan, termasuk bendung irigasi dan jembatan. Kita komunikasikan secara intens agar beban APBD bisa terbantu, baik dari Provinsi maupun dana Inpres dari Pusat,” katanya.
Bupati juga menyinggung perlunya peninjauan kembali layanan wisata Guci, termasuk kebijakan tarif dan operasional wahana.
“Kita harus peka terhadap respons publik. Dengan kondisi infrastruktur yang terganggu, tarif tiket masuk perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan antipati. Untuk Pancuran 13, kita harus patuh pada aturan sempadan sungai 50 meter sehingga operasionalnya akan sangat dibatasi hingga kondisi alam benar-benar stabil, yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun,” jelas Bupati.
BACA JUGA: Tiga Meninggal dan 20 Orang Masih Hilang Akibat Longsor Cilacap, Pemprov Jateng Fokus Pencarian
Sementara itu, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menyampaikan bencana di Guci telah menjadi perhatian nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat.
“Kemendagri telah berkomunikasi intensif dengan kita dan dijadwalkan turun langsung ke Guci dan Cacaban pada 3 Februari mendatang. Ini momentum penting, bukan hanya untuk perbaikan darurat, tetapi untuk menata ulang master plan kawasan Guci secara menyeluruh,” ujarnya.
Kholid juga menyoroti keterbatasan armada alat berat yang dimiliki daerah dan mendorong penyusunan proposal bantuan yang konkret.
“Pusat juga menanyakan kesiapan alat berat kita. Unit yang ada banyak yang rusak atau masih pinjaman dari Provinsi. Kita harus siap dengan daftar usulan pengadaan agar penanganan ke depan bisa lebih cepat dan mandiri,” imbuhnya.
BACA JUGA: Kawasan Wisata Guci Tegal Berstatus Tanggap Darurat, Jembatan Curug Jedor Ditutup Sementara
BACA JUGA: Alur DAS Gung Berubah Pasca Banjir Bandang Guci Tegal, BPBD Koordinasi dengan Pusdataru Jateng
Terkait sektor irigasi, Wakil Bupati mengungkapkan adanya peluang pendanaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi.