Wakili Brebes di Rakernas Arsada, Direktur RSUD Ir Soekarno Ketanggungan Singgung Penurunan Stunting

Wakili Brebes di Rakernas Arsada, Direktur RSUD Ir Soekarno Ketanggungan Singgung Penurunan Stunting

Sejumlah direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Tengah (Jateng) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) 2024 di Banda Aceh. (Istimewa)--

BREBES, radartegal.id - Sejumlah direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Tengah (Jateng) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) 2024 di Banda Aceh. Kabupaten Brebes diwakili Direktur RSUD Ir Soekarno Ketanggungan Ali Budiarto.

Rakernas Arsada ke-XIV itu digelar selama empat hari mulai dari 23 Juli hingga 26 Juli 2024 mendatang. Rakernas itu dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Aceh Bustamu Hamzah.

 

Direktur RSUD Ir Soekarno Ketanggungan Ali Budiarto menyebutkan, rakernas tersebut mengambil tema 'Transformasi Pelayanan Rujukan dan Pemenuhan Tenaga Medis Spesialis di Rumah Sakit Daerah (RSD) Menuju Indonesia Emas 2045’. RSUD mendukung gerakan Gemar Makan Ikan untuk mencegah Stunting.

 

"Kita harapkan dengan mengikuti rakernas ini dapat berpartisipasi dalam menekan stunting," ujarnya, Kamis 25 Juli 2024.

 

BACA JUGA: RSUD Butuh Dokter Spesialis Radiologi, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Brebes

 

BACA JUGA: Total Ada 14 Tenaga Spesialis, RSUD Ir Soekarno Ketanggungan Brebes Masih Butuh Dokter Spesialis Radiologi

 

Direktur RSUD Ir Soekarno Ketanggungan menyebutkan, selain nantinya bisa berpartisipasi menurunkan angka stunting, lewat rakernas ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen rumah sakit. Serta membuat terobosan-terobosan dalam memajukan layanan kesehatan.

 

Penurunan stunting di Brebes terus digenjot

 

Saat ini, penurunan stunting di Kabupaten Brebes memang terus digenjot. Untuk mewujudkannya, Pemkab Brebes terus menjalin kemiteraan lintas sektor dan kerja sama semua pihak. 

 

Selain menjalin kemitraan lintas sektor, pendekatan multi sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat terus dilaksanakan. Ini agar dapat menurunkan stunting sampai dengan 14 persen di 2024 ini.

 

 

Demikian disampaikan Penjabat Bupati Brebes Iwanudin Iskandar, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting di Aula lantai 5 KPT Brebes, Selasa 23 Juli 2024 lalu.

 

BACA JUGA: Diverifikasi, Langkah RSUD dr Soeselo Slawi Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Makin Dekat

 

BACA JUGA: Daftar Jadi Pramusaji di RSUD dr Soeselo Slawi, 39 Pelamar Dites Aritmatika dan Bahasa Inggris

 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 lalu, total balita stunting di Kabupaten Brebes 29,1 persen. Jumlah angka ini naik dari 2021 yang ada di angka 26,3 persen.

 

Namun, berdasarkan survei kesehatan Indonesia prevalensi stunting Kabupaten Brebes adalah 21,6 persen.  

 

“Saya mengapresiasi kinerja semua pihak, saya berterimakasih kepada forkopimda yang ikut membantu percepatan penurunan stunting, baik melalui donasi telur, sosialisasi maupun kegiatan lainnya,” katanya.

 

Iwan menyampaikan kalau percepatan penurunan stunting di Brebes bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan dan DP3KB Brebes serta tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, Pemkab Brebes sudah koordinasi dengan jajaran Kodim 0713/Brebes dan Polres Brebes.

 

BACA JUGA: 4 Pejabat di Tegal Ditunjuk Sebagai Plt Kepala OPD dan Direktur RSUD

 

BACA JUGA: Jumlah Pasien dan Bangsal Meningkat, RSUD Brebes Rekrut 100 Nakes

 

Antara lain untuk membantu dan mengawal, bila perlu jemput bola ke desa-desa untuk mengetahui secara pasti kondisi stunting di Brebes. Dalam hal ini, pihaknya juga berpesan kepada Dinkes Brebes agar bisa segera merilis nama dan alamat sasaran, data by name by address (BNBA) balita bermasalah dengan gizi hasil intervensi serentak.

 

Supaya intervensi gaspol, PMT, dan intervensi dari pemerintah desa, perangkat daerah, dan instansi lain lebih tepat sasaran. Dia melanjutkan, untuk donasi telur dalam percepatan penurunan stunting dapat ditingkatkan.

 

Penyerahan donasi telur ke sasaran dalam keadaan matang, sehingga desa tidak harus memasakkan telur sebagai bahan tambahan pemberian makanan tambahan. Karenanya, lanjutnya, kepala desa agar dapat melaksanakan hal-hal yang telah ada pada surat edaran tentang penggunaan Dana Desa untuk pemberian makanan tambahan dan fasilitasi balita stunting, rujuk ke dokter anak, dan peningkatan kedatangan balita ke posyandu. 

 

“Ajak masyarakat untuk makan bersama baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, saya berharap kegiatan baik yang telah berjalan dapat ditingkatkan,” tambahnya.

Sumber: