Soal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Ganjar: Masih Ada Evaluasi, Tinggal Keputusan Politik Saja

BACA JUGA:Gerard Pique Pensiun, Sayonara Barcelona, Pertandingan Lawan Almeria Jadi Laga Pamungkas

"Tinggal keputusan politik saja. Pemerintah mau, tinggal kita mengajak kawan-kawan dewan untuk menyetujui. Kita sedang berproses," katanya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, lamanya pembahasan RKPD karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp92 miliar. 

Anggaran itu diantaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari.

"Maka pak gub menyoroti ini, apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," kata Sumarno.

BACA JUGA:Orasi di Pemalang, Gus Miftah: Ada Upaya Menjauhkan Anak Bangsa dari Pancasila

Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh gubernur.

"Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur," jelasnya.

Selain itu gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi Dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.

BACA JUGA:Puluhan Hektar Lahan Pertanian di Brebes Diserang Babi Hutan, Petani Kewalahan Memburu

"Pak gub minta tolong diratakan lagi da lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan," katanya. *

Sumber: