Warga Desa Randumuktiwaren Datangi Balai Desa, Tuntut Pengunduran Diri Kepala Desa

Namun, penjelasan ini justru memperuncing situasi. Warga menilai sikap kepala desa arogan dan tidak menghargai proses demokrasi di tingkat desa.

Akibatnya, tuntutan warga semakin mengeras. Mereka tidak hanya meminta pembatalan SK Kadus, tetapi juga mendesak kepala desa untuk mengundurkan diri.

Meskipun aksi berlangsung tertib, warga menyatakan akan terus melakukan tekanan hingga ada penyelesaian yang jelas. Mereka berharap pemerintah kabupaten turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.

BACA JUGA: Asik! THR Kades dan Perangkat Desa di Brebes Segera Cair, Ini Besarannya

BACA JUGA: Mantap Jiwa! Warga Desa Sitail Jatinegara Tegal Halal Bihalal Selama 5 Hari Setelah Lebaran 2025

Tanya Jawab Seputar Konflik di Desa Randumuktiwaren

1. Mengapa warga desa Randumuktiwaren menuntut pengunduran diri kepala desa?

Warga menuntut pengunduran diri kepala desa karena berbagai kebijakannya dianggap tidak transparan dan merugikan masyarakat.

Salah satu pemicu utamanya adalah pengangkatan Kepala Dusun V tanpa melibatkan musyawarah desa, serta ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang seperti hilangnya aset desa.

Selain itu, sikap kepala desa yang tidak responsif terhadap keluhan warga semakin memperburuk situasi.

Penolakannya untuk mencabut SK pengangkatan Kadus V dengan alasan hak prerogatif dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat.

BACA JUGA: 39 Lokasi Krisis Air Bersih, Warga Desa Belik Pemalang Curhat ke Polisi

BACA JUGA: Minta PKL Pujasera di Tegal tak Kembali ke Lokasi Lama, Pemkot Evaluasi Satu Arah di Jalan Melati

2. Apa langkah yang akan diambil warga jika tuntutan mereka tidak dipenuhi?

Warga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan tekanan hingga ada kejelasan penyelesaian. Jika kepala desa tetap tidak merespons, mereka berencana untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwenang di tingkat kabupaten.

Selain itu, warga juga siap menggelar aksi lebih besar jika diperlukan. Mereka berkomitmen untuk memperjuangkan tuntutan hingga kepemimpinan desa benar-benar mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Sumber: