Masyarakat Dapat Usul Jadi Penerima Bansos Melalui Fitur Usul dan Sanggah Aplikasi Cek Bansos

Sebagai informasi, Desil merupakan sistem yang membagi rumah tangga di Indonesia menjadi 10 kelompok (Desil 1 hingga 10) berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka, yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran. Desil 1 mewakili 10% masyarakat dengan kesejahteraan terendah, sementara Desil 10 mewakili kelompok paling sejahtera.

Lebih lanjut Ma’mun mengungkapkan, prosedur yang sama juga berlaku saat menindaklanjuti sanggahan warga terkait ketidaksesuaian data penerima bansos yang disampaikan lewat aplikasi Cek Bansos. Setelah dua bulan laporan hasil ground checking-nya disampaikan ke pusat dan tidak ada respon balik, maka secara otomatis data penerima bansos yang disanggah tersebut dianggap benar dan akan tercoret dari daftar penerima.

BACA JUGA: Pemkab Tegal tetap Utamakan Kebutuhan Dasar Masyarakat Meski Ada Pengurangan TKD

BACA JUGA: Dukung Program Tiga Juta Rumah, Pemkab Tegal Kaji Pembebasan Retribusi PBG

Sebagai pendamping, ia mengingatkan seluruh penerima bansos agar menjaga keamanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun ATM rekening penerima bantuan. Sebab banyak kasus penyalahgunaan terjadi karena kartu dititipkan kepada orang lain.

“ATM itu ibarat dompet, jadi tolong pegang sendiri-sendiri, karena biasanya PIN ATM penerima bantuan ditempel di kartunya. Ini yang rawan disalahgunakan,” tegasnya.

Kepala Desa Margasari Eko Riyanto menambahkan bahwa persoalan bansos di desanya yang berpenduduk 12.900 jiwa dengan 4.589 KK ini umumnya terjadi karena warga tidak memperbarui data kependudukannya. Seperti keluarga tidak mampu yang baru pindah tidak segera mengurus dokumen administrasi kependudukannya, termasuk mereka yang pulang dari perantauan tidak segera mengganti alamat KTP-nya.

Eko juga mengungkapkan, kini banyak warganya yang secara sukarela mengundurkan diri atau graduasi dari kepesertaan program keluarga harapan atau PKH karena merasa sudah lebih mampu atau merasa malu jika di dinding rumahnya ditempel stiker penerima bantuan.

BACA JUGA: Dukung Program Tiga Juta Rumah, Pemkab Tegal Kaji Pembebasan Retribusi PBG

BACA JUGA: Pemkab Tegal Luncurkan Inovasi Warteg untuk Capai Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem

Eko mencontohkan salah satunya yang bernama Uripah, pemilik rumah yang dijadikan latar lokasi Podcast tersebut. Terhitung sudah dua tahun ini, Uripah telah mengundurkan diri dari PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Ia merasa rezekinya sudah cukup dan ia juga ingin memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

“Kami ucapkan maturuwun ke bu Uripah yang luar biasa. Padahal kalau mau diteruskan masih ada kesempatan, karena anaknya masih SD dan SMP. Tapi kembali lagi, bu Uripah bisa mensyukuri usahanya dan punya mental kuat untuk terus menggeluti usahanya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya,” kata Eko.

Dalam podcast tersebut, Eko mengingatkan warganya yang menerima bansos untuk berhati-hati menjaga identitas kependudukannya karena banyak kasus di wilayahnya, bantuan terhenti dan tidak bisa dipulihkan karena NIK penerima bansos atau salah satu anggota keluarga lainnya dalam kartu keluarga terindikasi dipakai untuk mendaftar akun judi online, pinjaman online, hingga membayar cicilan kendaraan bermotor.

Bahkan, jika salah satu anggota keluarga diterima bekerja di sektor formal seperti karyawan pabrik, bantuan tersebut dapat terhenti dengan sendirinya karena dianggap mampu.

“Jangankan diterima CPNS atau pegawai pemerintah, yang anaknya diterima jadi buruh pabrik pun bantuannya langsung berhenti. Jadi solusinya, split kartu keluarga. Kasihan, karena adik-adiknya masih banyak dan bayarannya juga tidak seberapa. Pastinya tidak akan cukup kalau harus menanggung beban pengeluaran sekeluarga,” pesannya.

Sumber: