Pimpin Rapat Pembahasan LKPj Bupati Tegal 2024, Ketua Pansus X DPRD Tekankan Ini

SLAWI, radartegal.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) X DPRD Kabupaten Tegal, Hj Noviatul Faroh SIP, pimpin rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tegal 2024. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tegal, Kamis 17 April 2025.

Rapat pembahasan LKPj Bupati Tegal Tahun Anggaran (TA) 2024, diikuti Bappeda dan Litbang. Kemudian BPKAD, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Lalu Bagian Organisasi, Bagian Hukum Setda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja.

BACA JUGA:Rawan Ambruk, Jembatan Penghubung Suradadi-Kramat Kabupaten Tegal Butuh Perbaikan

BACA JUGA:Tiga Tersangka Kasus Penipuan di Tegal Diamankan, Seorang Diantaranya IRT

Dalam kegiatan tersebut, Nofiyatul Faroh menegaskan pentingnya rapat ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif.

“Rapat pembahasan LKPj Bupati Tegal Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud komitmen DPRD Kabupaten Tegal dalam menjalankan fungsi pengawasan, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa evaluasi atas capaian program pembangunan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

BACA JUGA:Gedung SDN Pengarasan 02 Kabupaten Tegal Ambruk, Bupati: Insya Allah Tahun Ini Bisa Diperbaiki

BACA JUGA:Keren Nih! Pelatih Pencak Silat di Kabupaten Tegal Digembleng Mantan Juara Dunia

“Dengan diselenggarakannya rapat pembahasan LKPj ini, kami berharap setiap capaian program pembangunan dapat dikaji secara objektif. Sehingga evaluasi yang dihasilkan mampu menjadi pijakan dalam memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Tegal,” tambahnya.

Rapat pembahasan LKPj Bupati Tegal 2024 menjadi bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya dapat memberikan manfaat yang nyata serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ke depan.

Sumber: