RADAR TEGAL - Hingga November 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes mencatat ada 396 kali kejadian bencana alam. Bencana tanah longsor yang paling mendominasi.
"Tanah longsor di wilayah pegunungan paling mendominasi. Kemudian banjir dan angin kencang," kata Kepala BPBD Brebes Nushy Mansur saat Rapat Koordinasi Kebencanaan Menghadapi Musim Penghujan dan Antisipasi Bencana, di KPT Brebes, Selasa 12 Desember 2023.
Menurutnya, masuk musim penghujan perlu menyamakan persepsi dan menyatukan gerak dalam penanggulangan bencana alam. Seperti tanah longsor, banjir, angin kencang.
"Musim penghujan kali ini sudah menimbulkan terjadinya bencana. Seperti di wilayah Brebes Selatan dengan kejadian tanah longsor dan angin kencang. Kemudian di wilayah Brebes tengah dan utara dengan kejadian angin kencang," jelasnya.
BACA JUGA:Jadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mantan Sekda Tegal Bilang Begini
Dengan masuk musim penghujan, dan kondisi cuaca akhir-akhir ini perlu adanya kesiapsiagaan semua komponen. Baik dalam menghadapi bencana yang terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan akan berkurang.
"Salah satu kesigapannya yaitu adanya pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana yang sudah terbentuk sampai saat ini adalah 41 Desa pada 10 Kecamatan," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini kondisi hutan di Lereng barat Gunung Slamet telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dengan kondisi seperti itu, lanjutnya, tanah kehilangan lapisan tumbuhan yang berfungsi sebagai penahan aliran air hujan. Karenanya, tanah menjadi sangat rentan terhadap erosi, kualitas tanah menurun, dan memicu longsor, tanah bergerak, bahkan banjir.
"Luasan total hutan di wilayah Kabupaten Brebes yang tidak tertutup vegetasi saat ini mencapai 35 persen atau sekitar 2.168 Hektar. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat Wilayah Sirampog dan Paguyangan berada di bawah Lereng Barat Gunung Slamet," imbuhnya.
BACA JUGA:69 Desa di Brebes Rawan Bencana Banjir Dan Longsor, Daerah Kalian Termasuk Atau Tidak
Untuk diketahui, rakor kebencanaan ini diikuti dari TNI/Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komponen relawan, akademisi hingga media massa.
"Dari rakor ini didapat sinergitas antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi," pungkasnya. (*)