Beban APBN ke depan akan lebih berat untuk menopang keuangan negara. Apalagi per Maret lalu, utang asing Indonesia telah menembus Rp7.052 triliun.
Ironisnya, pemerintah ternyata juga memiliki utang kepada sejumlah BUMN yang angkanya mencapai ratusan triliun rupiah. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini meminta pemerintah harus bertanggungjawab melunasi utang-utangnya, baik utang di luar negeri maupun kepada BUMN.
"Iya itu harus dibayar, utang kepada luar negeri harus dibayar, utang kepada BUMN juga, BUMN-BUMN ini kan kalau untung juga buat masuk ke APBN. Tinggal dipercepat saja gimana cara hitungnya,” kata Jazuli di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/4).
Menurutnya, cara yang paling ampuh untuk mengatasi utang pemerintah itu adalah dengan memperbaiki manajemen keuangan negara. Dan tidak mengandalkan utang kepada pihak ketiga untuk melakukan pembangunan.
"Manajemen BUMN, manajemen keuangan pemerintah, itu yang harus diperbaiki, itu yang penting. Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan negara ini supaya enggak ngandelin utang yang mayoritas itu,” tutupnya.
Terpisah, meski sudah tembus Rp7.000 triliun lebih, utang luar negeri Indonesia masih relatif rendah dibadingkan negara-negara lainnya di dunia, utamanya Asia Tenggara. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (13/4) lalu.
Hingga saat ini, utang luar negeri Indonesia ini berada di angka Rp7.014 triliun. Angka tersebut setara dengan 40,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Rasio utang kita termasuk relatif rendah, baik diukur dari negara Asean, G20 atau bahkan seluruh dunia,” jelas Sri Mulyani dalam Telekonferensi Pers KSSK.
Namun melihat utang ini, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga utang luar negeri tetap terkendali secara hati-hati. Pasalnya, masalah utang ini juga menjadi persoalan yang serius, seperti yang terjadi pada Sri Lanka yang terlilit utang dan membuat krisis besar-besaran. (rmol/zul)