Setelah BBM pertamax naik, pemerintah juga berencana menaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun ini. Alasannya, karena harga migas Internasional naik.
Rencana itu terungkap saat rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI. Namun, rencana pemerintah itu langsung mendapat tentangan dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto menilai kenaikan tarif dasar listrik tidak memiliki alasan kuat dan mengada-ada. Apalagi kalau alasan penyesuaian tarif listrik tersebut karena kenaikan harga migas Internasional.
Menurutnya logika untuk menaikan tarif PLN, sebagai akibat kenaikan harga migas global, ini kurang kuat. Karena masalah ini tidak seberapa berpengaruh bagi biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN.
Kontribusi sumber energi BBM untuk pembangkit listrik PLN secara nasional sangat kecil. Kontribusi sumber energi primer pada pembangkit listrik PLN secara nasional terutama adalah dari batubara dan gas dengan total kontribusi sebesar 84 persen.
Dimana masing-masing 66 persen dari batu bara dan 18 persen dari gas. Sementara kontribusi dari air dan panas bumi sebesar 13 persen. Kontribusi dari sumber BBM pada pembangkit listrik PLN hanyalah sebesar 4 persen.
Jumlah yang sedikit, terutama ada di Indonesia bagian timur. Di sisi lain harga batubara dan gas untuk pembangkit listrik dipatok tetap melalui regulasi DMO (domestic market obligation), di mana harga masing-masing USD 70 per ton untuk batubara dan USD 6 per MMBTU untuk gas.
Tidak ada kenaikan harga batu bara dan gas untuk PLN. “Kalau kita ingin mendorong kinerja PLN, yang penting dilakukan pemerintah justru adalah dengan membayar tunggakan dana kompensasi listrik,” kata Mulyanto, Minggu, 17 April 2022.
Diketaui, untuk tahun 2021 tunggakan dana kompensasi listrik pemerintah sebesar Rp24,6 triliun. Kemudian melakukan moratorium pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan program dedieselisasi.
“Karena pembangkit listrik berbasis BBM ini bukan hanya mahal, namun juga “kotor”. Di dalam draft RUU EBT mutakhir dedieselisasi harus tuntas dilakukan Pemerintah sampai tahun 2024,” terang politikus PKS tersebut.
“Namun sayang, prakteknya masih kontradiktif. Karena baru saja kemarin (Jumat 15/4), PLN meresmikan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia yang diberi nama Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara-1 berkapasitas 60 MW, yang berbahan bakar fosil. Ini yang harus kita evaluasi terus,” tandasnya. (fin/zul)