Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyoal besarnya utang pemerintah Indonesia yang hingga saat ini sudah tembus mencapai Rp7.000 triliun lebih. Namun, utang rezim Joko Widodo itu dianggap tidak memberikan kegunaan secara signifikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Alasannya, di saat utang terus bertambah, tetapi rakyat masih terus diperas dengan kenaikan harga kebutuhan pokok hingga pajak.
"Kalau dilihat dari kegunaan utang di era Jokowi, tidak memberikan kegunaan secara signifikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/4).
Karena kata Muslim, utang lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur dan proyek-proyek yang kebanyakan dianggap terbengkalai dan mangkrak.
"Lalu dari mana pengembalian utang itu kalau proyeknya mangkrak dan secara ekonomis merugi?" kata Muslim.
Muslim pun membeberkan beberapa proyek yang hingga saat ini tak kunjung selesai ataupun mangkrak. Yaitu, Bandara Kertajati dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dua proyek itu saja sudah mencapai ratusan triliun. Sekarang mangkrak, bagaimana dari kedua proyek itu bisa berproduksi untuk mengembalikan utang dari dana yang terpakai?" terang Muslim.
Muslim menganggap, utang yang digenjot oleh pemerintah dapat dikatakan utang yang tidak berguna, akan tetapi malah menjadi beban negara.
"Begitu juga pajak dinaikkan, tapi subsidi dicabut. Seperti pada minyak goreng, juga yang lainnya. Kenaikkan pajak tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menggenjot pajak, jika ekonomi tidak tumbuh, pajak mau di bayar dari mana?" pungkas Muslim.