Sejumlah pihak menyayangkan sikap acuh tak acuh yang diperlihatkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto atas proses hukum yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS).
Sebelum dibubarkan pemerintah, padahal Habib Rizieq bersama Front Pembela Islam (FPI) bekerja maksimal mengampanyekan Prabowo-Sandiaga, sepanjang Pilpres 2019 lalu.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengungkapkannya mencermati sikap politik Partai Gerindra terhadap perjalanan hukum HRS. Utamanya setelah HRS divonis penjara empat tahun penjara dalam kasus tes usap Covid-19 Rumah Sakit Ummi Bogor.
"Patut disayangkan sikap Prabowo yang acuh tak acuh terhadap proses pemidanaan yang menjerat HRS, meskipun masyarakat menilai bahwa pengadilan tersebut lebih kuat anasir politisnya ketimbang penerapan hukum yang adil," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/9).
Sikap Prabowo tersebut kata Satyo, dipastikan akan berdampak pada basis dukungannya. Karena, besarnya sokongan suara dari kalangan Islam puritan seperti FPI memberikan gelontoran suara hingga di atas 44 persen dalam pemilu lalu.
"Karena acuh tak acuh terhadap persoalan HRS dan (Gerindra) urung menjadi oposan, diperkirakan 15-20 persen dukungan dari kelompok Islam puritan susut jika Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai capres dalam Pilpres 2024," pungkas Satyo.