Pemerintah menurunkan anggaran kesehatan di APBN 2021. Anggaran itu dipangkas dari Rp212,5 triliun di tahun ini menjadi Rp169,7 triliun pada 2021.
Kebijakan tersebut mendapat sorotan ekonom senior INDEF, Faisal Basri. Seharusnya, menurut dia, pemerintah tidak menurunkan anggaran kesehatan di mana pandemi Covid-19 masih berlanjut hingga tahun depan.
"Mengapa pemerintah akhirnya menurunkan anggaran kesehatan buat 2021? Anggaran kesehatan itu turun dari Rp212,5 triliun jadi Rp169,7 triliun di tengah primary health masih babak belur," katanya, kemarin (18/12).
Sementara di sisi lain, justru menaikkan anggaran untuk belanja infrastruktur sebesar Rp414 triliun untuk tahun depan. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan anggaran pada 2020 yang sebesar Rp281,2 triliun.
Dengan melihat kemungkinan besar tren pandemi Covid-19 masih tetap tinggi hingga 2021, kata dia, pemerintah harusnya menaikkan belanja kesehatan, bukannya belaja infrastruktur. "Jadi kesehatan memang nomor dua, tidak ada komitmen (pemerintah)," ujar Faisal Basri.
Meski anggaran kesehatan turun, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran kesehatan yang dialokasikan masih cukup besar, yakni 6,2 persen dari APBN tahun 2021. Ini jauh di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, pemerintah masih fokus pada kelanjutan penanganan Covid-19, termasuk untuk prograk vaksinasi. "Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi," tandasnya. (din/zul)