Tanam 10 Bibit Pohon Manggis, Bawaslu Kabupaten Tegal Ungkap Alasannya

SLAWI, radartegal.com - Bawaslu Kabupaten Tegal menanam 10 bibit pohon manggis setelah pelaksanaan Pilkada 2024 selesai. Penanaman secara simbolis itu, dilakukan Bawaslu bersama unsur Forkopimda Kabupaten Tegal.

Penanaman bibit pohon manggis ini rupanya memiliki filosofi tersendiri.

"Jadi filosofinya, buah manggis itu tidak pernah bohong. Itu dibuktikan dengan tekstur bunga di kulit buahnya dan jumlah biji yang ada di dalam buahnya. Jumlah bunga dan biji pasti sama," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, saat simbolis penanaman bibit pohon buah manggis, di Convention Hall Grand Dian Slawi, Jumat, 27 Desember 2024.

Pemilihan jenis pohon manggis ini memang bukan tanpa alasan. Buah manggis yang dikenal dengan kulitnya yang tebal ini melambangkan perlindungan dan keharmonisan dalam masyarakat. 

BACA JUGA: Pilkada 2024 di Tegal Sukses, Pj Walkot Apresiasi KPU dan Bawaslu

BACA JUGA: Sidang Dugaan Bagi-bagi Uang Komisioner KPU dan Bawaslu Brebes di DKPP Disorot Netizen

Dengan penanaman pohon manggis ini diharapkan dapat menciptakan simbol-simbol yang menginspirasi integritas dalam bekerja.

"Kami berharap pohon manggis ini akan menjadi pengingat bagi kami semua untuk menjaga keharmonisan, persatuan, dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai pengawas pemilu," tegasnya.

Rencananya, lanjut Harpendi, pohon itu akan ditanam di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Tegal. 

"Penanaman ini merupakan bentuk komitmen kami, secara simbolis untuk menjaga integritas bagi penyelenggara pemilu," cetus Harpendi.

BACA JUGA: Awasi Ketat Tahapan Pilkada 2024 di Tegal, Bawaslu Tangani 23 Dugaan Pelanggaran

BACA JUGA: Selama Pilkada 2024, Bawaslu Brebes Hanya Terima Satu Laporan

Dirinya tak menampik, buah manggis kulitnya memang jelek dan kusam. Namun di dalamnya putih dan bersih. Itu merupakan simbol integritas dan keharmonisan. 

Dalam kesempatan itu, Harpendi pun bersyukur karena Pilkada Kabupaten Tegal berlangsung sukses. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan Pilkada yang tanpa adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber: