Cara Dapat Pelunasan Utang dari Pak Prabowo sampai Rp500 Juta, Ini Syarat yang Wajib Anda Penuhi

Kebijakan ini hanya berlaku untuk utang yang berasal dari Bank Himbara. Jadi, utang dari lembaga non-bank atau fintech lending (pinjol) swasta tidak termasuk dalam program ini.

Nominal Utang

• Untuk usaha: Minimal Rp500 juta.
• Untuk individu: Minimal Rp300 juta.

Sektor Usaha

Kebijakan ini khusus menyasar pelaku UMKM di sektor:

• Pertanian.
• Perikanan.
• Perkebunan.

BACA JUGA: OJK Akan Perketat Aturan Pinjaman Online, Kini Peminjam Hanya Bisa Utang Pinjol 50 Persen dari Gajinya

BACA JUGA: Cara DC Pinjol Tagih Utang Harus Sesuai Peraturan OJK, Tidak Boleh Pakai Kekerasan Fisik Maupun Verbal

Kondisi Ekonomi

Menurut laporan dari CNN Indonesia, program ini hanya berlaku bagi nasabah yang dianggap tidak lagi memiliki kemampuan membayar utang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini bertujuan memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Cara Mengecek Status Utang Anda

Untuk memastikan apakah utang Anda termasuk dalam daftar yang dihapus, ada beberapa langkah penting yang dapat diikuti:

Hubungi Bank Terkait

Segera hubungi bank tempat Anda memiliki utang. Pihak bank akan memberikan informasi terkait status piutang Anda serta kemungkinan penghapusan.

Siapkan Dokumen Pendukung

Pastikan Anda membawa dokumen lengkap seperti bukti utang, riwayat pembayaran, serta dokumen yang membuktikan bahwa Anda memenuhi kriteria sektor usaha dan kondisi ekonomi.

BACA JUGA: Hakim Rampas Aset Indra Kenz untuk Negara, Politisi Demokrat: Mungkin Negara Butuh Buat Bayar Utang

BACA JUGA: Rizal Ramli Sri Lanka Ugal-ugalan Bangun Infrastrukur Dibiayai China, Mangrak, Utang Bertumpuk Kayak Indonesia

Ikuti Prosedur Bank

Setiap bank memiliki prosedur berbeda. Pastikan Anda mematuhi langkah-langkah yang diberikan oleh pihak bank untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Mengapa Kebijakan Ini Penting?

Penghapusan utang ini bukan hanya soal meringankan beban individu atau UMKM, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, UMKM sering kali menjadi tulang punggung perekonomian.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan akibat utang macet.

Kebijakan penghapusan ini diharapkan dapat mengatasi hambatan tersebut sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk bangkit kembali.

Sumber: