Desa yang Dikerumuni Pasar

Keempat, desa menjadi pasar provider IT. Ada yang biang, tak ada teknologi tak ada masa depan. Maka kemudian membuat banyak penyedia berebut menawarkan perangkat hingga aplikasi di desa-desa.

Di luar itu, untuk menjual “desa”, lebih banyak lagi yang menyorongkan jasa pembuatan website dan tetekbengeknya dengan harga bersaing. Namun sebaliknya pemerintah lewat Diskominfo, juga ada NGO yang memberinya secara cuma-cuma, sejak penyediaan perangkat sampai pelatihan SDM nya maupun maintenance.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2022-2024 telah memberikan bantuan internet gratis ke 599 desa di Jateng (Solopos, 24 Januari 2024). Hari gini memang harapannya masyarakat melek teknologi dan bukan chauvinis sempit.

Untuk kepentingan pasar demikian, desa wajib tegas dalam melakukan kerjasama dan tidak ada ikatan paham, ideologi dan politik yang melemahkan desa. Kelima, desa menjadi pasar bagi perbankan dan lintah darat serta kredit barang/peralatan rumah tangga maupun knedaraan bermotor lewat leasing.

Setiap waktu, masyarakat desa menjadi lahan paling empuk bagi lembaga keuangan dan permodalan. Seperti Bank pemerintah, bank swasta, BPR, BKK bahkan bank thithil alias tengkulak alias lintah darat. 

Harus diakui, masyarakat desa rentan dengan lalulintas perkreditan yang bisa dibayar beberapa kali bergantung kesepakatan. Baik dana maupun perabot rumah tangga, dari alat dapur hingga mebelair yang berharga tidak murah.

Di samping itu, secara ekonomi masyarakat desa juga lebih banyak dikerubuti profesi buruh tani atau petani penggarap. Sehingga mereka juga rawan terhadap iming-iming uang muka atau panjer untuk tebasan hasil komoditas pertanian.

Atau, kerap masyakat desa dijajah dengan demam pamer kekayaan (flexing) lewat cara kredit kendaraan baru. Padahal bayar pajaknya merasa sulit, menyekolahkan anak tak ringan, tapi mereka rela dicekik pinjam sana-sini asal bisa bergaya borju.

Para rentenir ini menggunakan cara ijon. Masih berbunga atau buah muda, para tengkulak ini sudah pasang badan untuk menabur rupiah di pedesaan. 

Satu sisi berat atas bunga cicilannya, di ujung lain ia membantu kebutuhan masyarakat yang mendadak, seperti bayar pendidikan, bayar Rumah Sakit atau kebutuhan pendek lainnya. Sejatinya, praktik ini bisa di atasi dengan memberdayakan BUMDES, memfasilitasi pasar produk pertanian, dan unggulan desa setempat dan pelatihan manajemen usaha ekonomi produktif.

Keenam, desa menjadi pasar judi online (judol). Menko Polhukam, Hadi Tjahyanto yang juga Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online ini mengungkapkan secara demografi total terdapat sebanyak 2,37 juta pemain judi online di Indonesia.

Sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2 persen dari pemain. Total 80 ribu yang terdeteksi. Hadi Tjahjanto mengungkap judi online tidak hanya di perkotaan tapi sampai ke pelosok desa.

Bahkan Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Natsir Kongah mencatat transaksi terkait aktivitas judi online mencapai angka Rp 5 triliun (tribunews.com, 27 Juni 2024).

Tak sedikit kasus judi online yang menyentuh perangkat desa hingga berperkara hukum. Ada eks bendahara Trunuh, Klaten, korupsi APBDes uangnya buat judi online (Solopos, 11 September 2023) dan Kepala Desa Jatimakmur, Brebes, korupsi uang dana desa untuk judi online (Solopos, 28 Juni 2024).

Kemudian ada kades Tegalsari, Boyolali baru 2 tahun menjabat bersama kawanannya berjudi off line (dadu) di rumahnya (Solopos, 2 Februari 2024). Praktik kusut ini melumpuhkan kepercayaan masyarakat dan lenyapnya sosok teladan di desa.

Sumber: