Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov Akan Gelontorkan Rp300 Miliar untuk Kabupaten Kota di Jateng

Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov Akan Gelontorkan Rp300 Miliar untuk Kabupaten Kota di Jateng

Bupati Tegal Umi Azizah membuka Rakor Pelaksanaan APBD Tahun 2023 di Pendopo Amangkurat.-Yeri Noveli-

SLAWI, RADARTEGAL.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Dwianto Priyonugroho saat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Tahun 2023 di Pendopo Amangkurat Kabupaten Tegal.

“Kami masih memiliki anggaran kas senilai Rp900 miliar dan akan kita gelontorkan antara Rp200-300 miliar untuk percepatan ekonomi daerah dalam waktu dekat. Tidak ada masalah bagi kami untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Dwianto.

Terkait itu, pihaknya berharap anggaran percepatan pembangunan tersebut bisa membantu menstimulan pertumbuhan ekonomi yang sudah menjadi target pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Jawa Tengah. 

BACA JUGA:Depo Pertamina Plumpang Kebakaran Hebat

Dwianto meminta dukungan semua pihak agar pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai target.

Pihaknya juga telah menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sejak 30 Desember 2022 lalu.

Dan akan mentransfer bantuan keuangan tersebut sebesar Rp2,8 triliun ke rekening 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dari bantuan keuangan provinsi. Pihaknya menekankan agar setiap pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah desa bisa segera menginput data melalui aplikasi SIVERO.

BACA JUGA:Tanggul Sungai Dawe Kudus Jebol, Ganjar Minta Pemda Ikut Bantu Penanganan

Dwianto menyebut, soal kebiasaan pemerintah daerah mengalokasikan pos anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan sebagai sumber pembiayaan, dinilainya kurang tepat.

“Fenomena pengalokasinan SiLPA oleh pemerintah kabupaten dan kota ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebab SiLPA menjadi salah satu sumber pembiayaan yang tidak bisa dijagakan angka pastinya. Tapi justru pos inilah yang biasanya jadi solusi tercepat pemda saat pembahasan anggaran dengan dewan dan bisa jadi permasalahan pada realisasinya di kemudian hari,” ujarnya.

Bupati Tegal Umi Azizah mengapresiasi penyelenggaraan forum ini sebagai upaya mewujudkan keterpaduan antar sektor, antar program, dan antar wilayah. 

Disamping pula mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Sumber: