Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov Akan Gelontorkan Rp300 Miliar untuk Kabupaten Kota di Jateng

BACA JUGA:15 Rumah Warga Terendam Banjir, Pemdes Mejasem Barat Bagikan Alat Pembersih Rumah

Forum ini juga dinilai strategis untuk menjalin kerjasama antar daerah sekaligus untuk ajang saling bertukar pikiran serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan APBD.

 Umi menjelaskan adanya kendala terkait mandatori Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya tahun ini, yaitu soal petunjuk teknis dan standar biaya masukan yang baru terbit pasca ditetapkannya APBD Kabupaten Tegal 2023.

Adanya hal tersebut, pihaknya terpaksa menyesuaikan kembali dengan merubah peraturan kepala daerah soal penjabaran APBD, termasuk bantuan keuangan provinsi.

“Perbup kami tentang perubahan penjabaran APBD 2023 sudah ditetapkan tanggal 31 Januari 2023 lalu. Tapi untuk teknis pencairan DAU yang ditentukan penggunaanya mendasarkan PMK (peraturan menteri keuangan) nomor 212 Tahun 2022 ini dilakukan secara bertahap mengikuti capaian prestasi pelaksanaannya,” ungkap Umi.

BACA JUGA:Mudik Gratis 2023 Sudah Dibuka untuk 40 Ribu Lebih Pemudik, Ini Cara Daftar dan Syarat-syaratnya

Adapun rapat koordinasi ini diikuti oleh inspektur, kepala Bappeda dan Litbang, kepala BPKAD, kepala Dispermasdes, dan kepala bagian organisasi dari perwakilan 11 kota dan kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. *

Sumber: