Tidak Becus Kawal Investasi, Presiden Jokowi Minta Kapolda Dicopot

Investasi menjadi andalan Indonesia dalam meraih pertumbuhan ekonomi. Polri pun diperintahkan mengawal seluruh kegiatan yang berhubungan dengan investasi.

Jika polisi di sebuah daerah tidak dapat mengawal dan mendampingi kegiatan yang berhubungan dengan investasi, Kapolda di wilayah itu akan diganti.

"Tolong jaga yang namanya investasi. Baik investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang. Saya sudah titip ke Kapolri," tegas Presiden Joko Widodo dalam Pengarahan Presiden RI Kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Polri melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12).

Ditambahkan Presiden, jika ada Kapolda yang tidak bisa menjaga investasi, diberi peringatan. "Kalau memang sulit, nggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang nggak bisa ngomong keras. Tapi udah, kalau nggak bisa ganti."

Menurutnya, investasi pada tahun ini mencapai Rp900 triliun. Selanjutnya, pada kuartal III-2021 target yang tercapai sudah Rp659 triliun. Sementara pada 2022 mendatang, target investasi sebesar Rp1.200 Triliun.

"Kunci pemulihan serta pertumbuhan ekonomi bukan dari APBN saja. Kontribusi terbesarnya justru berasal dari investasi. Saya hanya ingin titip jajaran Polri dari pusat sampai daerah, kawal dan jaga betul investasi," papar Presiden.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, kunci kita di investasi bukan di APBN. Presiden mengungkapkan APBN hanya mempengaruhi kurang lebih 15-18 persen dari pertumbuhan ekonomi negara.

"Artinya 85 persen perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN," paparnya.

Jokowi meminta Polri mengawal agar tidak terjadi gangguan di sejumlah daerah. Tujuannya supaya investasi dapat direalialisasikan. (rh/zul)

Sumber: