Jokowi Masih Dikarantina, Pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Belum Jelas

Jenderal TNI Andika Perkasa belum tahu kapan akan dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, setelah terpilih dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (8/11).

"Saya belum diberi tahu (dilantik sebagai Panglima TNI). Belum dikasih tahu sampai sekarang," kata Andika, Senin (8/11).

Ia juga masih menunggu waktu untuk dilantik secara resmi oleh Jokowi sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Selain itu Jenderal Andika menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang telah menyetujui surat presiden (surpres) terkait dengan usulan pengangkatan dirinya sebagai calon Panglima TNI.

"Dan yang terpenting adalah terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal prosesnya. Berikutnya saya masih menunggu untuk secara resminya dari Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI, Senin (8/11) kemarin, menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Persetujuan tersebut diambil setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR yang telah menyelenggarakan rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI sejak Jumat sampai dengan Minggu (5-7 November 2021).

Dalam rapat paripurna tersebut, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Andika dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

Setelah resmi disetujui sebagai Panglima TNI yang baru, ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Andika Perkasa. Salah satunya terkait situasi di Laut Natuna Utara.

"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI. Khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas. Seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini," ujar Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Jakarta, Senin (8/11).

Kedua wilayah tersebut menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Karena itu, lanjutnya, langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat.

PR yang kedua adalah pertahanan siber dan bawah laut. Beberapa tahun terakhir pertahanan siber dan bawah laut Indonesia berulangkali bobol.

"Peretas membobol situs-situs pemerintah. Lalu mengambil data-data strategis negara. Sedangkan seaglider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensinya. Panglima TNI yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah-masalah tersebut," jelasnya.

Sedangkan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan kesejahteraan anggota TNI. Hal ini dinilai penting agar mendorong peningkatan kualitas anggota TNI.

Sumber: