Bulog Tagih Utang Rp2,6 Triliun ke Pemerintahan Presiden Jokowi

Utang pemerintah di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), sebesar Rp3,1 triliun. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, realisasi pembayaran utang pemerintah dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020 baru mencapai Rp566 miliar.

Ini artinya, saldo utang Pemerintah di Bulog yang belum dibayarkan sebesar Rp2,6 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kewajiban pemerintah untuk penugasan pengadaan dan penyaluran beras yang diberikan kepada BUMN

pangan tersebut sejak 2018. Budi Waseso berharap pemerintah segera melunasi utang tersebut untuk kebutuhan arus kas perseroan. "Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Bulog sangat penting dan berdampak pada arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang ini dapat segera dilakukan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (29/6) malam.

Mantan Kepala BNN ini merincikan, total utang Rp2,6 triliun tersebut berasal dari kegiatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) Gula 2019 sebesar Rp 1,35 triliun; pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV-2019 Rp 369 miliar.

Kemudian, program KPSH beras kuartal I-2020 Rp 837,84 miliar, penyaluran beras untuk bencana alam Tahun 2018 sebesar Rp 8,01 miliar; dan bantuan bencana alam Tahun 2019 sebesar Rp 39,01 miliar.

Ada pun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2016, Perum Bulog telah mendapat penambahan PMN Rp2 triliun yang ditujukan untuk pembangunan sarana produksi dan gudang penyimpanan komoditas, khususnya beras.

Untuk akselerasi penyerapan dana PMN Tahun 2016 tersebut, Perum Bulog juga telah melakukan proses lelang kontraktor pelaksana dengan nilai Rp 1,6 triliun atau 80,16 persen dari total PMN. "Selain itu dilakukan penyertaan pendampingan oleh Kejaksaan Agung dan BPK agar penyerapan dana PMN dapat memenuhi aspek good corporate governance dan tertib administrasi," ujar Buwas.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Pemerintah berencana membayar utang kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19. Total utang pemerintah ke sejumlah perusahaan pelat merah itu sebesar Rp108,48 trilun.

"Pertama adalah masalah pencairan utang, jadi pemerintah punya utang kepada BUMN totalnya sebesar Rp108,48 triliun," ujarnya dalam diskusi virtual, belum lama ini.

Dia merincikan, dari data Kementerian BUMN, pemerintah akan membayar utang BUMN Karya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT PLN (Persero), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), Perum Bulog, PT Pertamina (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dari BUMN tersebut, utang pemerintah ke PLN paling besar yakni Rp48,46 triliun, disusul oleh Pertamina senilai Rp40 triliun. Kemudian secara berturut-turut, BUMN karya senilai Rp12,16 triliun, Pupuk Indonesia senilai Rp6 triliun, Kimia Farma senilai Rp1 triliun, Perum Bulog senilai Rp560 miliar, dan KAI senilai Rp300 miliar. (dal/zul/fin)

Sumber: