Biang Kerok Kredit Macet dan Fiktif BKK di Jateng Diungkap Ketua DPRD Sumanto

Biang Kerok Kredit Macet dan Fiktif BKK di Jateng Diungkap Ketua DPRD Sumanto

NARASUMBER - Ketua DPRD Jateng Sumanto saat jadi narasumber talkshow Hakordia 2025, Dia menyebut penyebab maraknya kredit macet dan fiktif BKK di Jateng. kredit -istimewa-

SEMARANG, radartegal.com - Ketua DPRD Jateng Sumanto mengungkap biang kerok maraknya dugaan kredit macet dan kredit fiktif pada sejumlah BKK di Jateng. Menurutnya hal tersebut terjadi karena kejar target dan lemahnya pengawasan.

Sumanto mengungkapkan itu, saat menjadi narasumber talkshow "Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, belum lama ini.

Ketua DPRD Jateng menyebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) menjadi lembaga perbankan yang rawan kredit macet. 

Sebab keduanya menjadi pilihan terakhir untuk mengajukan kredit, setelah kreditur mengajukan pinjaman ke Bank BUMN dan bank pelat merah milik Pemda.

BACA JUGA:Nanggap Reog, Ketua DPRD Jateng Sumanto Resmikan Pengaspalan Jalan Desa Dawung

BACA JUGA:Gubenur Jateng Ahmad Luthfi Larang Aktivitas Penambangan di Kawasan Gunung Slamet

"Orang mencari kredit itu yang pertama mengajukan ke Bank BUMN, kalau ditolak, akan turun levelnya ke Bank Jateng misalnya. Kalau ditolak lagi baru ke BKK. Nah BKK ini sudah level tiga. Ini harus hati-hati, karena ini krediturnya kelas tiga," katanya dalam acara yang digelar dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tersebut.

Kredit Macet BKK di Jateng

Sumanto menambahkan, tren kredit macet sering terjadi karena pihak perbankan mengejar target pengajuan pinjaman. Akibatnya, pengawasan berkurang dan syarat menjadi longgar.

"Trennya kredit macet karena masalah kejar target. Apalagi bulan Desember ini. Kalau tidak diberi kredit targetnya kurang, tapi kalau dikasih risiko," ujarnya.

Guna mengatasi hal tersebut, ia berharap BKK di Jateng meningkatkan pengawasan dan kualitas lembaganya. Dengan begitu, BUMD tidak menjadi pilihan terakhir untuk mengajukan kredit.

BACA JUGA:Ajak Para Perantau Bangun Kampung Halaman, Gubernur Jateng Minta Adat Istiadat Tidak Ditinggalkan

BACA JUGA:Ditanya Soal Korupsi dan Gratifikasi di Jateng, Ketua DPRD Beberkan Ini Pada Dialog Hakordia 2025

"Harus ada peningkatan kualitas perbankan sehingga masuk ke level yang lebih tinggi, meski levelnya bukan bank nasional. Karena BKK ini kalau merger asetnya lebih besar dari Bank Jateng," katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait