Akses dan Kualitas Pelayanan Capai 87,49 Persen, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik
PENGARGAAN - Gubernur Jateng berjabat tangan dengan Mendagri usai menerima penghargaan layanan kesehatan terbaik nasional, pada malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 1 Desember -istimewa-
JAKARTA, radartegal.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) raih penghargaan layanan kesehatan terbaik nasional di ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
Pemprov Jateng dapat penghargaan untuk kategori Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Terbaik tingkat provinsi dengan fiskal tinggi.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi pada Malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025 malam.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Tempo Media.
BACA JUGA:Rumah Sakit di Perbatasan Jateng-Jabar Diresmikan
BACA JUGA:Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku Tahun 2026, Pemprov Jateng–Kejati Sepakati Hal Ini
General Manager Pusat Data dan Analisis Tempo sekaligus perwakilan dewan juri, Khairul Anam mengatakan, penghargaan diperoleh berdasarkan penilaian atas data cek kesehatan gratis dengan bobot 30 persen.
Kemudian, data Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan bobot 20 persen, data Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan bobot 20 persen, dan data posyandu siklus hidup aktif dengan bobot 10 persen.
Selanjutnya data Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Keluraha (UPKDK) dengan bobot 10 persen, serta data kelengkapan alat kesehatan dengan bobot 10 persen.
Kualitas Layanan Kesehatan Jateng Terbaik
Berdasarkan data yang diperoleh, Provinsi Jawa Tengah dinilai telah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebesar 87,49 persen dan layanan cek kesehatan gratis sebesar 96,91 persen.
BACA JUGA:Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Diberangkatkan Gubernur Jateng, Nilainya Tembus Rp1,3 Miliar
BACA JUGA:Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dinobatkan Sebagai Kepala Daerah Swasembada Pangan
Kemudian sebanyak 99,79 persen Puskesmas memiliki otonomi pengelola keuangan dan menerapkan layanan primer terintegrasi berbasis kluster melebihi rata-rata masing-masing 85,32 persen dan 90,91 persen.
"Data ini diambil atau di-support oleh Kementerian Kesehatan," kata Khairul.
Kerja Kolaboratif antar-Dinkes
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



