Selanjutnya, dirinya juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.
Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
BACA JUGA: Dianggarkan Rp33,348 M, Gubernur Jateng Tinjau Perbaikan Jalan Wiradesa–Kajen Pekalongan
BACA JUGA: Sektor Pertanian Tulang Punggung Ekonomi Jateng, Gubernur Minta Organisasi Lakukan Ini
“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.
Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Adapun Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.
Dadan juga menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG. Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun.
BACA JUGA: 6.000 Peserta Ikuti Solo Run Fest 2025, Gubernur Ahmad Luthfi Berbaur dan Sapa Warga
BACA JUGA: Jalan Todanan–Ngawen Blora Diperbaiki, Gubernur Jateng: Pembangunan Bertahap
“Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
Dadan menyatakan, BGN akan akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu.