SEMARANG, radartegal.com - Guna membantu menyukseskan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), 1.600 mahasiswa dari 28 perguruan tinggi telah diterjunkan. Mereka merupakan peserta kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang langsung diterjunkan di lapangan.
Pada pelaksanaannya, KKN tematik tersebut mengusung sejumlah tema. Antara lain, tentang pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kemiskinan, infrastruktur, dan lainnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin disela acara pelepasan KKN Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) menyebut ada 1.600 mahasiswa yang disebar di Jawa Tengah. Termasuk di UPGRIS sebanyak 743 mahasiswa di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Jepara.
"Khusus KKN UPGRIS, akan dilibatkan dalam pendataan terkait perbaikan RTLH," katanya Selasa, 12 Agustus 2025.
BACA JUGA: Sepakati APBD Perubahan 2025, DPRD Jateng Dorong Pemprov Alokasikan Anggaran Strategis
BACA JUGA: Pemprov Jateng Anggarkan Penanganan 17.510 Unit Rumah pada 2025
Menurut Taj Yasin, angka backlog perumahan di provinsi pada 2025 sebesar 1.332.968 rumah. Total rumah yang sudah tertangani hingga semester I, 2025 sebanyak 140.144.
"Artinya masih ada 1.192.824 rumah yang masih menjadi sisa backlog dan harus bersama-sama kita tangani," kata dia.
Wagub berharap, keterlibatan mahasiswa dalam program KKN Tematik dapat mendampingi masyarakat. Serta perangkat desa dalam mewujudkan data yang lebih baik, lebih terverfifkasi, dan tervalidasi.
"Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar melalui KKN Tematik tersebut. Pemprov sudah melakukan MoU dengan 44 kampus melalui KKN Tematik, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Jateng," ujarnya.
BACA JUGA: Galakkan Program Rabu Pon, Pemprov Jateng Bakal Beri Pendampingan 20 Hari
BACA JUGA: Libatkan 200-an Seniman, Pemprov Jateng Siap Kembali Gelar Pasar Rakyat dan Budaya
Melalui KKN Tematik, mahasiswa diharapkan dapat memberikan sumbangsih melalui berbagai langkah. Salah satunya update pendataan yang saat ini masih menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pemerintah.
"Mahasiswa bisa membantu pemerintah melalui verifikasi faktual di tingkat desa. Yang saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar dia.