Pemprov Jateng Anggarkan Penanganan 17.510 Unit Rumah pada 2025
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025. --
SEMARANG, radartegal.com –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan anggaran penanganan untuk 17.510 unit pada 2025 ini. Selain itu, saat ini Pemprov juga terus berupaya mengikis angka backlog (kebutuhan) di wilayahnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025. Kegiatan digelar di kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Kamis, 31 Juli 2025.
Menurut Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, pada tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan penanganan 17.510 unit rumah. Terdiri dari 17.000 unit melalui bantuan keuangan dari pemerintah desa untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta 510 unit melalui mekanisme bansos untuk penanganan relokasi, pasca bencana dan lainnya.
Taj Yasin mengungkapkan, pada akhir 2024, angka backlog di Jateng masih tinggi. Di mana angka backlog kepemilikan masih mencapai 310.855 unit, sedangkan backlog kelayakan (rumah tidak layak huni) mencapai 1.132.968 unit.
BACA JUGA: Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Resmikan Program Desalinasi di Brebes
BACA JUGA: Kemiskinan Jawa Tengah Turun Jadi 9,48%, Taj Yasin: Masih Perlu Dimasifkan
"Karenanya, kami mendorong kepada pemerintah/kabupaten juga bersama-sama mengatasi backlog perumahan tersebut," katanya.
Taj Yasin mengatakan program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi backlog. Tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi.
“Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, mimpi rumah layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan," katanya.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Aziz Andriansyah mengatakan, angka backlog masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Sehingga dijadikan prioritas nasional oleh Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Buka MQK Tingkat Jateng, Wakil Gubernur Taj Yasin Sebut Hal Ini
BACA JUGA: Ajak Warga Gunakan Hak Pilihnya, Ini yang Dilakukan Relawan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Tegal
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


