Disebutkan, bahwa TNI Polri tidak memiliki hak pilih.
Namun untuk keluarganya, mereka memiliki hak suara.
"Kalau keluarganya memang diperbolehkan, karena mereka warga sipil," cetusnya.
BACA JUGA: DPT Pilkada 2024 di Tegal Ditetapkan, Bawaslu Tetap Gelar Patroli Kawal Hak Pilih
Sikap Bawaslu terhadap ujaran kebencian
Sementara itu, Harpendi tak menampik, di media sosial (Medsos) memang sudah ramai soal ujaran kebencian terhadap paslon.
Diharapkan, prilaku mengumbar ujaran kebencian itu supaya dihentikan.
"Jika masyarakat menginginkan Pilkada Kabupaten Tegal bisa berjalan dengan damai, adem ayem hingga riang gembira, maka ujaran kebencian di medsos agar segera dihentikan," cetusnya.
Menurut Harpendi, jika sudah diingatkan tapi masih melakukan ujaran kebencian, terpaksa Bawaslu akan menindaknya.
"Untuk tindakan pidana di media sosial, kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait," tandasnya.