Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penegakan hukum perpajakan dan pemberian sanksi yang tegas. Bagi wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan berlaku.
"Penegakan hukum di bidang perpajakan ini sendiri, dimulai dari imbauan, penagihan secara pasif dan aktif. Hingga, pemblokiran, pemeriksaan, hingga tahap penyidikan," terangnya.
Sekda menambahkan, lenegakan hukum ini harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitasnya, termasuk melakukan penyesuaian kebijakan jika memang diperlukan. (*)