TEGAL, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Sebanyak 85,61 hektare kawasan kumuh di Kota Tegal berkurang tahun 2022. Hal ini menyusul pelaksanaan program Kotaku yang berhasil mengurangi puluhan kawasan kumuh.
“Tahun lalu, kita berhasil mengurangi luasan kumuh sebesar 85,61 ha. Sehingga luasan kumuh di Kota Tegal saat ini hanya 105,54 ha,”ujarnya Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono saat acara Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda), National Slum Upgrading Program (NSUP) – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Tegal tahun 2023.
Kegiatan tersebut berlangsung Senin 5 Juni 2023 siang di salah satu hotel setempat. Menurutnya, melalui program Kotaku, luasan kawasan kumuh di Kota Tegal berkurang hingga puluhan hektare di 2022 lalu.
Hal itu, tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal bersama instansi terkait.
BACA JUGA:Sempat Ada Kendala, Proyek Kotaku Sudah Berjalan 25 Persen
Menurut Dedy Yon, dari tujuh indikator kumuh, faktor utama kekumuhan di Kota Tegal adalah pengelolaan sampah dan drainase yang belum memadai. Karenanya, itu harus menjadi perhatian bersama lantaran menyangkut kenyamanan hidup masyarakat.
“Jika terjadi pembiaran, bukan tidak mungkin luas kumuh akan bertambah di waktu-waktu ke depan,”katanya.
Menurut Dedy Yon, hingga 2022 pihaknya telah mengurangi luasan kumuh dari 191,15 ha menjadi 105,54 ha. Capaian itu, berkat dukungan berbagai pihak yang telah berkolaborasi dalam penanganan kumuh di Kota Tegal.
Terkait itu, Dedy Yon mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian PUPR melalui fasilitasi Program Kotaku. Sebab, telah menjalin kemitraan sejak 2015 lalu dalam menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah meluncurkan Program Kotaku melalui BPPW Jateng,”ujar wali kota.
Selanjutnya, Dedy Yon berharap program yang akan berakhir pada Juni 2023 ini akan terus berlanjut. Setidaknya sampai semua daerah dapat menuntaskan permasalahan kumuh yang memang membutuhkan gerakan bersama secara kolaboratif.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Kuswara, mengatakan berakhirnya program Kotaku Juni 2023. Meski begitu, pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.
“Secara program sudah selesai, namun untuk penataan kawasan pihaknya akan tetap melanjutkan dengan mekanisme dan pendanaan yang berbeda,”jelasnya.
Sebab, kata Kuswara, itu merupakan tugas pihaknya sesuai dengan visi Kementerian PUPR 100 0 100. Jadi 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi.
“Jadi ketika belum tuntas perlu kita lanjutkan, termasuk mencari sumber pendanaan lain,” tutur Kuswara.