UMKM Binaan Pemprov Jateng Tembus Pasaran Internasional di Negara Kincir Angin

Tak hanya bantuan dana, Ganjar juga mengajak seluruh bupati/wali kota menjadi offtaker produk-produk UMKM. Jika ada kegiatan, belanja bisa dilakukan pada pelaku usaha kecil di daerahnya masing-masing.

“Sudah ada aturannya, 40 persen dari APBD digunakan untuk pengembangan UMKM. Maka kalau ada acara, belilah di UMKM. Apakah makanan kecil, baju, sepatu, ATK (alat tulis kantor), dan lainnya,” ajaknya.

Untuk bisa melakukan itu, mesti ada pendampingan pada pelaku UMKM. Karena untuk bisa jualan menggunakan anggaran negara itu, harus masuk e-katalog.

“Provinsi Jateng sudah punya aplikasi Blangkon, daerah mungkin bisa meniru dengan membuat aplikasi lain untuk mewadahi para pelaku UMKM jualan. Kita terus dampingi UMKM bisa maju,” tandasnya. (*)