“Gencarkan sosialisasinya lewat cara apa saja supaya wajib pajak ini bisa membayar secara mandiri, termasuk bagaimana mengeceknya kalau sudah bayar,” tuturnya.
Pengaduan lain yang juga menjadi perhatiannya adalah soal perjudian togel. Khusus untuk ini, dirinya pun meminta kepala Satpol PP segera berkoordinasi dengan kepolisian selaku aparat yang berwenang dalam pemberantasan judi dan penegakan hukum pidana.
Tidak ketinggalan, keberatan warga peserta program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) soal pengutipan biaya tambahan di luar ketentuan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang nilai tidak wajar sehingga memberatkan pemohon.
Untuk ini, Umi pun meminta para camat turun tangan mendampingi proses PTSL di tingkat desa, terutama soal penetapan besaran biaya tambahan yang sewajarnya saja, tidak memberatkan dan merupakan hasil kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa demi suksesnya pelaksanaan program nasional tersebut.
Di sini dirinya juga menyinggung soal rencana perbaikan GOR Trisanja Slawi. Menurutnya, kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 lalu menjadikan sembilan agenda prioritas pembangunan daerah terhambat, termasuk mal pelayanan publik, penataan Kota Slawi, dan perbaikan sebagian jalan yang baru bisa dilaksanakan tahun 2022 ini.
“Saya minta dari Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) bisa merinci apa saja agenda tahun ini, baik di penetapan maupun di perubahan, tahun ini ataupun tahun depan. Baik dari APBD kabupaten maupun bantuan gubernur,” ujarnya.
Di sektor perhubungan, soal perparkiran menjadi hal yang disorot pihaknya. Sehingga ia meminta Dinas Perhubungan segera menertibkan area parkir.
Terutama di tempat strategis dengan memasang tarif parkir resmi kendaraan roda dua dan roda empat sebagai pedoman bagi warga dan juru parkir disertai dengan pemberian karcis dan penggunaan seragam pada petugas parkir resmi.