Arah aliran utang yang diambil pemerintah selama ini mulai ditanyakan rakyat Indonesia. Penyebabnya lantaran perusahaan BUMN sekelas Pertamina dan PLN tetap mengalami kerugian, meskipun utang pemerintah sudah tembus lebih dari Rp7 ribu triliun.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, selama ini publik tidak mengetahui ke mana arah utang yang kini sudah mencapai Rp7 ribu triliun lebih tersebut.
Ironisnya di satu sisi lainnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa kerugian di Pertamina telah mencapai Rp191 triliun. Sedangkan PLN turut mengalami hal serupa dengan nilai kerugian Rp71 triliun.
"Kenapa kerugian saja yang diumumkan. Dan juga besaran utang diumumkan. Padahal untuk PLN dan Pertamina, rakyat bayar cash dalam transaksi gunakan BBM dan Listrik. Dan BBM naik terus, juga tarif listrik naik terus," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/5).
Menurut Muslim, rakyat seharusnya diberitahu alasan Pertamina dan PLN mengalami kerugian yang nilainya sangat besar.
"Kenapa rugi puluhan T? Jika rugi terus, berarti negara ini sudah bangkrut keuangannya. Demikian juga utang menumpuk, dan beban utang itu pasti rakyat yang tanggung,” ujarnya.
“Ke mana utang-utang itu dibelanjakan, rakyat tidak diberitahu. Utang pemerintah mengalir ke mana,“ lanjut Muslim.
Muslim pun turut menyayangkan sikap diamnya DPR RI atas menumpuknya utang yang diakibatkan karena pemerintah tidak punya terobosan cari pemasukan untuk kas negara.
"Melainkan hanya bisanya utang dan utang terus. Salah kelola negara sehingga perusahaan BUMN merugi terus menerus dan utang yang menumpuk saat ini, ini bukti rezim Jokowi bangkrutkan negara," pungkas Muslim.
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mengalami kerugian dalam jumlah cukup besar.
Saat Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Kamis kemarin (19/5), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa kerugian itu tidak terlepas dari lonjakan harga komoditas energi, yakni batubara dan minyak mentah yang jadi bahan baku produksi kedua BUMN tersebut.
"Untuk Pertamina tadi kita lihat arus kas defisitnya estimasinya mencapai 12,98 miliar dolar AS (Rp191,2 triliun)," kata Sri Mulyani, Kamis (19/5). (rmol/zul)