Rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kg dan menaikan harga BBM jenis pertalite direspons pengamat politik, Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, apabila sampai terjadi, Presiden Joko Widodo akan mencatatkan diri dalam sejarah sebagai presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyat.
Jamiluddin sangat menyayangkan rencana itu, lantaran saat ini daya beli masyarakat sedang rendah. Diungkapkan Jamiluddin, 20 juta lebih masyarakat Indonesia tercatat menganggur dan ekonomi belum stabil.
Atas alasan itu, dia menilai bahwa rencana kebijakan pemerintah itu tidak sepatutnya dilakukan di saat daya beli masyarakat sangat rendah. Kebijakan tersebut akan semakin membuat masyarakat semakin tak berdaya dan akan berdampak tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.
“Kalau ini terjadi, maka janji Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan semakin sulit terwujud,” ujar Jamiluddin, Kamis (28/4) lalu.
Masih dengan Jamiluddin, jika langkah tersebut tetap dijalankan pemerintah saat ini akan dicap gagal dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini telah meningkat tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
Jokowi akan dinilai gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu hal ini menjadi catatan sejarah Presiden Jokowi tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, Jokowi juga akan dituding sebagap Presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyatnya. “Padahal presiden sebelumnya masih banyak memberi subsidi untuk meringankan beban hidup rakyatnya,” tambah Jamiluddin.
Sebelaumnya di kabarkan bahwa setelah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Pemerintah mempertimbangkan untuk kembali menaikkan harga BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg.
Keputusan tersebut diketahui sebagai respon dampak meningkatnya harga minyak mentah dunia dari gejolak geopolitik yang sedang terjadi. Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra El Talattov pun menilai bahwa wacana tesebut tidak tepat.
Terlebih, digaungkan saat bulan Ramadan. “Kalau kita melihat momentum itu sangat tidak tepat dilakukan hari ini, pemerintah kan sudah melakukan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi,” kata dia dalam siaran TV nasional, Senin (18/4) lalu. (dis/zul)