Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter menandakan pemerintah masih peduli dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Menurut Erick, seharusnya harga Pertamax Rp16 ribu per liternya. Namun, Pemerintah masih memberikan subsidi, sehingga harga pertamax hanya naik menjadi Rp12.500.
“Harusnya Rp16 ribu, karena Bahan Bakar Minyak (BBM) naik. Tetapi pemerintah memberikan harga Rp12.500. Artinya pemerintah peduli, dan pemerintah hadir,” ucap Erik di Margonda, Depok, Sabtu (2/4).
Selain itu, Erik juga turut angkat bicara terkait banyaknya masyarakat yang beralih ke BBM jenis pertalite, dikarenakan naiknya harga pertamax. Menurutnya, selama ketersediaan terpenuhi sejatinya hal tersebut tidak harus diperdebatkan.
Erick mencontohkan, seperti halnya saat masyarakat beralih dari premium ke pertalite. "Sehingga yang namanya kerusakan udara dan polusi bisa dikurangi. Sehingga kesehatan juga terjaga. Jadi pertalite itu kurang apa? Pemerintah sudah mengganti premium ke pertaite," kata Erik.
Sementara itu Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) umum RON 92 atau Pertamax. Menurutnya, kebijakan itu seharusnya tidak dilakukan pemerintah.
Pasalnya, Pertamina sudah untung besar saat menahan harga Pertamax sebesar Rp9 ribu di tengah harga minyak dunia yang turun.
"Idealnya kenaikan Pertamax masih bisa ditahan. Pada saat harga minyak turun di kisaran 20 dolar AS per barel pada 2020, harga Pertamax tidak diturunkan," ujar Bhima.
Meski kenaikan Pertamax sebesar Rp12.500 per liter, atau di bawah rencana awal sampai Rp16 ribu, tetap saja kenaikan tersebut akan memberatkan ekonomi masyarakat menengah.
"Mereka akan terpaksa turun kelas ke Pertalite. Migrasi ini bisa akibatkan gangguan pada pasokan Pertalite, yang berujung kelangkaan di SPBU," tuturnya.
Padahal menurut Bhima, dengan keuntungan besar yang pernah didapat Pertamina saat harga minyak dunia turun bisa menutup selisih harga kenaikan yang ditetapkan. Sehingga masyarakat kelas menengah tak harus bermigrasi ke Pertalite. (jpnn/zul)