Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono secara simbolis membagikan bantuan kepada 11.708 Kepala Keluarga (KK) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Tegal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Bantuan diberikan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Secara simbolis, wali kota menyerahkan bantuan di dua tempat terpisah. Yakni di pringgitan komplek balai kota dan kedua diserahkan di E-Warong Kelurahan Randugunting, Minggu (15/8).
Adapun bantuan sosial yang diberikan yakni berupa beras sebanyak 5 Kg per KK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian, disertai dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 10 Kg per KK diperuntukkan bagi KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non PKH dengan total sebanyak, 11.708 KK yang menerima bantuan beras.
Dedy Yon menegaskan, pihaknya menyalurkan bantuan yang berasal dari Kemensos melalui Dinsos Kota Tegal dan Bulog Tegal. Bantuan yang diserahkan melalui dinsos sebanyak 3.000 paket beras berisi 5 kg. Sementara yang disalurkan melalui Bulog sebanyak 8.708 paket beras berisi 10 kg.
"Kami berharap dengan adanya bantuan sebesar 5 kg untuk 3.000 KTM dan bantuan yang masing-masing 10 kg untuk 8.708 KTM, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Bajari menyampaikan, penerima bantuan sesuai persyaratan yang memiliki NIK. Serta bukan penerima bantuan sosial regular dari pusat maupun provinsi seperti PKH, BPNT, BST, KJS, Aslut maupun JPS Provinsi.
Kepala Bulog Cabang Pekalongan Heriswan mengatakan, beras yang digunakan dalam bantuan per 10 kg tersebut merupakan beras dengan kualitas medium. Ia menjelaskan, untuk bantuan itu, pihaknya menyalurkan 80.050 kg beras yang dibagi ke-4 kecamatan.
Adapun rinciannya, yakni Kecamatan Margadana 18.000 kg, Tegal Barat 19.100 kg, Tegal Selatan sebanyak 22.920 kg dan Tegal Timur sebanyak 27.050.
"Bantuan tahap kedua ini yang disalurkan beras sebanyak 80.050 kilogram yang disebar di 4 kecamatan," ujarnya.
Heriswan mengungkapkan, pada tahap pertama tidak ada aduan dari masyarakat. Jika ada keluhan dari masyarakat terkait kualitas beras, maka dipersilakan untuk melakukan pengaduan ke Sekretariat Pengaduan, yang bisa dilakukan di dinsos atau Bulog.
"Kita akan segera melakukan penjemputan dan penggantian beras," tandasnya. (muj/ima)