Kesalahan pemerintah pusat yang tidak memiliki kebijakan serius dalam mengatasi pandemi Covid-19, menimbulkan kerumunan di sejumlah tempat wisata di Jakarta.
Menurut Muslim Arbi, pemerintah pusat tidak konsisten dalam penanganan pandemi. Karena, larangan kerumunan hanya diarahkan terhadap pemudik atau pergerakan masyarakat dari satu kota ke kota lainnya.
"Kalau dilihat dari kebijakan pusat untuk menggenjot parawisata, maka kerumunan wisata di Ancol, TMII, dan Ragunan itu kesalahan pemerintah pusat," ujar pengamat sosial politik, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/5).
Menurutnya, kebijakan membuka wisata ini juga bertolak belakang dengan larangan ziarah ke makam dan mudik lebaran. Jika alasannya untuk mendatangkan uang, Muslim menilai, seharusnya mudik dan ziarah dibuka karena hal tersebut juga menghasilkan uang.
"Tapi nyata pemerintah ambivalen, larangan mudik di perketat dan bahkan sangat keras, larangan ziarah ke makam-makam juga. Sedang wisata dibuka lebar-lebar,” tuturnya.
Atas alasan tersebut, Muslim menilai dibukanya tempat wisata di DKI bukan kesalahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Bukan kesalahan Gubernur Anies, tapi kesalahan pemerintah pusat untuk menggenjot pemasukan, karena pusat sekarang tidak ketemu cara untuk pemasukan kas negara selain utang. Kalau DKI dapat pemasukan besar dari wisata, pusat kan kebagian juga, minimal utang pusat ke DKI," pungkas Muslim. (rmol/zul)