Pemerintah resmi meniadakan mudik Lebaran tahun 2021 ini sementara tempat pariwisata dibuka. Hal ini menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul bukan hal yang mengherankan.
Ketidaksinkronan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil menurutnya hal yang biasa.
"Kalau melihat, wisata dibuka mudik dilarang dan libur dikurangi inikan memang kontradiktif. Dan pemerintah itukan memang spesialis kontradiktif kalau soal pengambilan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kadang-kadang inkonsisten," kata Adib, Sabtu (27/3).
Terlebih, sambung Adib, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kerap blunder di setiap pengambilan kebijakan di mana salah satu contoh terdekatnya ialah saat mengeluarkan pernyataan memperbolehkan mudik tahun ini dan akhirya dibatalkan oleh Menko PMK Muhajir Effendy.
"Teori manajemen krisis di saat pandemi saat ini saya kira pemerintah masih gagap," ujar Adib menyayangkan dikutip dari RMOL.
Seharusnya, kebijakan pemerintah satu pintu atau ketika keputusan keluar dari atas maka seluruhnya mengikuti.
"Ini kebijakan A dianulir oleh Menteri B, nanti usulan bagus dari provinsi namun dianulir oleh kementerian. Saya kira ini menunjukkan pemerintah inkonsisten," pungkas Adib. (rmol.id/ima)