Selain meminta agar Nuzul meminta maaf secara terbuka di berbagai media, baik lokal maupun nasional selama 5 hari berturut-turut atas adanya kalimat “limbah”, pihak HK juga menjawab tudingan Nuzul yang menyebut HK tidak serius menangani Covid-19. Padahal di Ponpes tersebut dilakukan penanganan secara serius, dengan adanya klinik Pratama.
“Kami di Ponpes Husnul Khotimah memiliki Klinik Pratama yang sudah melakukan penanganan dengan mengacu kepada Pedoman Pencegahan dan pengendalian Coronavirus Desease (Covid-19) revisi ke-5 yang diterbitkan oleh Kemenkes RI,” tuturnya.
Dengan adanya pernyataan Nuzul itu, pihak HK merasa pernyataan tersebut telah mencoreng nama baik HK. Padahal HK sendiri telah mengharumkan nama Kabupaten Kuningan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Sangat disayangkan ketika ada kunjungan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bapak Bupati ke Husnul Khotimah, saudara (Nuzul) tidak ikut mendampingi. Kalau saja saudara hadir, maka saudara akan bisa melihat secara langsung bagaimana keseriusan kami menangani ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Nuzul atas nama Ketua DPRD secara resmi telah mengundang sejumlah pihak untuk melakukan pertemuan di ruang Banggar yang rencananya digelar kemarin.
Mereka yang ada dalam daftar undangan Nuzul, yakni Kapolres Kuningan, Dandim 0615/Kuningan, Ketua MUI Kuningan, Pimpinan Ponpes Husnul Khotimah, Pimpinan Ponpes Al-Multazam, Pimpinan Ponpes Al-Mutawally, Ketua PWI dan Ketua APIK.
Pantauan Radar dari gedung dewan, pertemuan tersebut gagal dilakukan, lantaran pihak Ponpes HK tidak hadir. Yang terlihat hanya ada perwakilan dari unsur Polres, Kodim/0615, dan Ketua PWI. Bahkan terlihat 2 perwakilan MUI Kuningan yang turut serta hadir dalam konferensi pers Nuzul Rachdi itu. (muh)