Perlindungan Hukum bagi Korban Pinjol Ilegal, Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Maraknya Kasus

radartegal.com - Bagaiaman perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal di Indonesia? Dengan dampak yang sangat merugikan banyak masyarakat. 

Pinjol ilegal sering kali menggunakan taktik penipuan dan pemerasan yang membahayakan keuangan dan keamanan pribadi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal menjadi sangat penting. 

Dalam rangka menanggulangi maraknya kasus ini, pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian, telah berupaya keras untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada masyarakat. 

Upaya perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal ini terdiri dari tindakan preventif dan represif yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan memberikan keadilan bagi korban.

BACA JUGA: Lakukan Trik Ini agar Bebas dari Teror Pinjol yang Meresahkan

BACA JUGA: Dampak Positif dan Negatif Pinjol terhadap UMKM di Indonesia Tahun 2025

Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Salah satu langkah awal yang diambil pemerintah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal.

Melalui berbagai sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat diharapkan bisa memahami dengan jelas risiko yang terkait dengan pinjaman ilegal.

Edukasi ini juga mencakup pengetahuan tentang bagaimana mengenali ciri-ciri pinjol ilegal yang sering kali menawarkan bunga yang tidak wajar, melakukan penagihan dengan cara intimidasi, serta mengakses data pribadi korban tanpa izin.

Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat membedakan pinjaman yang sah dan aman, serta menghindari jebakan pinjol ilegal yang merugikan.

BACA JUGA: Jangan Sampai Ketipu! Begini Cara Mengenali APK Pinjol Ilegal

BACA JUGA: Darimana Pinjol Dapat Nomor HP Kita? Begini Taktik yang Dilakukan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh OJK adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Satgas ini memiliki tugas utama untuk memantau aktivitas pinjaman online ilegal dan memastikan bahwa mereka menghentikan operasional pinjol yang tidak terdaftar di OJK.

Sumber: