Ciptakan Lapangan Kerja, Investasi Jadi Sektor Unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal

RADAR TEGAL- Investasi menjadi sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Bupati Tegal periode 2019-2023 Umi Azizah menyampaikan hal tersebut, Rabu 24 Januari 2024 saat berlangsung acara pisah sambut dan serah terima jabatan dengan Pj Bupati Tegal Agustyarsyah di Pendopo Amangkurat.

Sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal itu, menurut Umi, terkait dengan kebijakan daerah. Terutama dalam mendukung sektor investasi yang sangat berpotensi membuka peluang masuknya arus modal ke Kabupaten Tegal.

Dampaknya tidak saja menggerakkan perekonomian dari sisi penciptaan nilai tambah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Karenanya investasi menjadi sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Diakui Umi, pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal, meskipun angkanya terus berkurang setiap tahunnya, tetapi pemerintah daerah harus bisa menekannya serendah mungkin. Investasi yang menjadi sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal akan menyerap tenaga kerja.  

BACA JUGA: Orang Terkaya Taiwan Investasi di Kabupaten Tegal, Bangun Pabrik Sepatu Senilai 220 Juta USD

“Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal yang 8,6 persen ini harus bisa ditekan serendah mungkin, salah satunya melalui pernciptaan lapangan kerja baru. Harapan terdekatnya ada di penumbuhan sektor industri padat karya yang korelasinya dengan penciptaan iklim investasi yang ramah,” ujarnya.

Karena itu, Umi pun menitip pesan kepada Agustyarsyah untuk menjaga iklim dan komitmen investasi yang menjadi sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal dari para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal. Termasuk jalinan kerja samanya dengan unsur Forkopimda dalam menciptakan kondusifitas wilayah.

“Investor yang sudah ground breaking pabriknya di sini, sudah menjalin komitmen investasi dengan kita bisa dijaga, dilayani, difasilitasi dan dimudahkan perizinannya supaya mereka betah, nyaman dan merasa aman berinvestasi di Kabupaten Tegal. Dan memang selama ini, itu yang mereka rasakan,” kata Umi.

Soal kendala yang dikeluhkan para investor, dirinya justru berharap kepempimpinan Pj Bupati Tegal ini dapat mengurai kendala perizinan di pemerintah pusat, khususnya di Kementerian ATR/BPN karena antrian proses validasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terbilang lama, berkisar antara 6-12 bulan.

BACA JUGA: Realisasi Investasi Kabupaten Tegal Tembus Rp1,5 Triliun Lebih, Masuk 10 Besar Jateng

“Kebetulan sekali Pj Bupati kita dari Kementerian ATR. Jadi bisa membantu untuk percepatan PKKPR-nya, termasuk izin lingkungan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Kementerian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” tuturnya.

Selain itu, pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius antara lain perbaikan jalan, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting. Soal stunting, pihaknya juga telah merintis gerakan Rames Saceting sebagai gerakan filantropi ASN Pemkab Tegal dan karyawan BUMD untuk membantu menangani kasus balita stunting.

Terkait penanganan stunting, Umi menambahkan perlunya keterlibatan kader PKK, posyandu, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan khususnya perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah untuk meraih target stunting 14.0 di akhir tahun 2024 ini.

Dirinya pun menguraikan pentingnya kemitraan pemda dengan Baznas Kabupaten Tegal sebagai lembaga amil zakat dari ASN Pemkab Tegal dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal serta karyawan BUMD untuk membantu program penanggulangan kemiskinan, pemberian bantuan sosial-kemanusiaan, bantuan pendidikan, kebencanaan, penanganan masalah kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber: