Disperintransnaker Pacu Kompetensi Instruktur dan Akreditasi LPK Swasta di Kabupaten Tegal

RADAR TEGAL - Upaya memacu peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi lembaganya dilakukan Disperintransnaker Kabupaten Tegal. Kali ini sedikitnya 21 LPK Swasta resmi yang ada di Kabupaten Tegal mendapatkan pembinaan selama dua hari.

Kepala Disperintransnaker, Riesky Trisbiyantoro membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan materi pencerahan kepada pengelola LPK yang dilibatkan dalam kegiatan kali ini. 

"Salah satu fakor peningkatan penyelenggaraan pelatihan di LPK adalah dengan peningkatan instruktur di lembaga pelatihan tersebut melalui sertifikasi kompetensi instruktur," ujarnya Senin 20 November 2023.

Dikegiatan kali ini juga turut dihadirkan Lembaga Akreditasi LPK Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Pelatihan Jagad Dewantara dari Pati, terkait dengan metodologi pelatihan sebagai prasyarat sertifikasi instruktur di LPK.

BACA JUGA:Disperintransnaker Kabupaten Tegal Upayakan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

"Pelatihan dan Sertifikasi Metodologi bagi Instruktur merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menyambut tuntutan kualitas Tenaga Pelatihan atau Instruktur yang kompeten pada Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten Tegal," cetusnya.

Terpisah Sub Koordinator pelatihan tenaga kerja, Sarwoko menyatakan peningkatan kualitas penyelenggara pelatihan di LPK sangat mutlak dibutuhkan. 

"Sertifikasi metodologi pelatihan ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang instruktur LPK," ungkapnya. 

Dengan diadakannya kegiatan ini, pihaknya berharap instruktur dan atau tenaga pelatihan pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kabupaten Tegal siap dalam memasuki proses Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

BACA JUGA:Berperan Penting Bagi IKM Kabupaten Tegal, Disperintransnaker Support Keberadaan Material Center

Menurutnya, peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini. 

"Perbaikan mutu keluaran lembaga pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat. Kedepan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola infrastruktur yang sudah kita bangun. Kita akan melibatkan seluruh komponen dalam mencetak tenaga kerja handal, termasuk LPKS," tegasnya. (adv) 

 

Sumber: