991 PNS dan 13.513 PPPK Pemprov Jateng Dilantik, Ganjar: Jaga Integritas!

991 PNS dan 13.513 PPPK Pemprov Jateng Dilantik, Ganjar: Jaga Integritas!

Sebanyak 991 PNS dan 13.513 PPPK Pemprov Jateng Dilantik Gubernur Ganjar Pranowo.--

RADAR TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 14.505 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

14.505 ASN itu, terdiri dari 991 PNS dan 13.513 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Ganjar menegaskan agar ASN yang baru dilantik melayani masyarakat dengan baik dan memegang teguh pakta integritas yang telah ditandatangani.

"Kami ada pelantikan fungsional dan ada PPPK, tentu saja saya pesankan kepada mereka bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan jaga integritas," kata Ganjar usai pelantikan di GOR Jatidiri Semarang, Senin 24 Juli 2023.

Belasan ribu ASN terdiri atas 991 PNS formasi tahun 2021, 8.998 PPPK formasi 2021, dan 4.515 PPPK formasi tahun 2022. 

BACA JUGA:445 Guru PPPK Sisa Formasi 2021 di Pekalongan Terima SK Pengangkatan, Bupati: Kami Pantau Terus Kinerjanya

Khusus untuk PPPK formasi tahun 2022 terdiri atas 4.278 tenaga fungsional guru, 138 tenaga fungsional teknis, dan 99 tenaga fungsional kesehatan.

"Karena sebagian besar guru, maka saya sampaikan tadi jaga integritas, didik anak kita dengan baik. Terus kemudian layani dengan baik. Karena yang guru-guru ini, kita minta untuk mendorong anak-anak kita dipersiapkan menjadi generasi yang siap menyambut Indonesia emas. Itu tantangan lebih besar," katanya.

Ganjar menegaskan, pakta integritas yang ditandatangani merupakan pegangan bagi semua ASN. Sebab, di sana tertulis harus setia kepada Pancasila, NKRI, dan Undang-undang Dasar 1945. 

Juga tidak boleh korupsi dan berafiliasi dengan organisasi yang dilarang atau bertentangan dengan Pancasila.

"Maka saya ingatkan. Pikirkan yang di sana, jangan pikirkan yang lain. Yang lain itu apa? Awas ada pakta integritas musti setia pada Pancasila NKRI, dan UUD, tidak boleh korupsi kita pertegas ke situ, tidak boleh berafiliasi dengan organisasi yang dilarang dan tidak sesuai Pancasila. Itu saya ingatkan agar mereka konsentrasi betul pada pelayanan masyarakat dan bagaimana kemudian bisa mengembangkan diri. Ruang itu kami berikan," tegas Ganjar.

BACA JUGA:1.453 Guru Honorer Kabupaten Tegal Diangkat Jadi PPPK, Mereka Langsung Lakukan Ini

Ganjar menambahkan, selama ini komunikasi dengan Kementerian PAN-RB terus dilakukan. Khususnya terkait rekrutmen ASN, sebab masih banyak orang yang merasa memenuhi syarat tapi belum bisa mendapatkan alokasi. 

"Di sisi lain ini belum selesai karena masih banyak yang merasa bahwa mereka memenuhi syarat tapi belum mendapatkan alokasinya. Ini yang kita bicarakan terus sampai hari ini dengan Menpan-RB. Saya senang karena Pak Menpan-RB juga sering komunikasi dengan saya," katanya.

Sumber: