Warga Minta Jalan Kertayasa-Bongkok Dirabat Beton, Anggota DPRD: Aspirasi Akan Disampaikan ke Komisi Dewan

KRAMAT, RADARTEGAL.COM - Sejumlah warga di Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal meminta agar ruas Jalan Kertayasa-Bongkok dirabat beton. 

Permintaan itu disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tegal, Khaeru Sholeh saat menggelar reses Masa Persidangan ke 1.

Warga sangat kecewa karena ruas jalan yang berstatus milik Pemkab Tegal itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan itu membentang mulai dari perempatan Balai Desa Kertayasa menuju ke barat hingga perbatasan Desa Bongkok.

BACA JUGA:Gawat! Abrasi Ancam Jalan Pantura Kabupaten Tegal, Jaraknya Tinggal 200 Meter

Panjang jalan yang rusak hampir 1 kilometer. Warga kerap kesulitan saat berkendara di jalan tersebut. Terlebih saat turun hujan. Hampir di sepanjang jalan digenangi air karena mayoritas berlubang.

Diameter lubang bervariasi. Mulai dari 2 meter hingga 4 meter. Bahkan, ada aspal yang terputus selebar 5 meter. Kondisi ini sudah berlangsung lama. 

"Warga memang sering mengadu ke saya. Dan mereka menghendaki agar Jalan Kertayasa-Bongkok dirabat beton. Sehingga tahan lama," kata Khaeru Sholeh, usai menggelar reses, Jumat 9 Desember 2022.

BACA JUGA:Ruas Jalan Karangdawa-Jatilaba Rusak Parah dan Membahayakan, Warga Minta Betonisasi

Ketika mengadu, lanjut Sholeh, warga menuturkan bahwa jalan tersebut terakhir diperbaiki pada 6 tahun silam. Sehingga saat ini kondisi jalan sudah rusak parah. Aspal sudah banyak yang mengelupas.

Padahal, jalan itu merupakan akses perekonomian, pertanian dan pendidikan warga di sekitar desa tersebut. Tidak sedikit pelajar sekolah yang berkendara roda dua terjatuh akibat menghindari lubang.

Warga berharap, lanjut Sholeh, jalan penghubung antar desa itu segera diperbaiki. Sehingga lalu lintas perekonomian dan pertanian lancar.

BACA JUGA:2 Kecamatan di Pemalang Rawan Bencana Longsor, Pemkab Pasang Alat Deteksi Dini di 18 Titik

"Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke Komisi DPRD. Sehingga bisa disampaikan ke dinas terkait dan bisa dianggarkan," kata Sholeh.

Selain infrastruktur, warga juga ada yang mengadu soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sholeh menuturkan, ada seorang warga yang tidak bisa menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat. 

Sumber: