Sopir Angkot dan Ojol di Pemalang Demo Tuntut Pencairan Bansos serta Penetapan Aturan Tarif Angkutan

PEMALANG, RADARTEGAL.COM - Ratusan sopir angkutan kota (Angkot) bersama ojek online (Ojol) ramai-ramai datangi Pendapa Kabupaten Pemalang, Rabu 7 Desember 2022. 

Mereka menuntut pencairan dana bantuan sosial (Bansos) dan penetapan aturan tarif angkutan umum, yang belum ada kepastian. 

Andi Rustono, selaku Ketua Organda Kabupaten Pemalang sekaligus koordinator aksi demo sopir angkot dan ojol, di depan gerbang pendapa kabupaten melakukan orasi menyuarakan tuntutannya kepada Pemerintah Daerah. 

Dalam orasinya, Andi Rustono menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Pemalang sebelumnya telah melakukan pendataan sebanyak 1.500 orang sopir angkutan umum bersama ojol untuk penentuan bantuan sosial.

BACA JUGA:Polres Tegal Kota Perketat Penjagaan Markas dan Obyek Vital Pasca Peristiwa Bom Bandung

Namun pendataan itu, tidak ada realisasinya, bahkan belum ada kepastiannya.

Andi Rustono mengatakan sebagimana kesepakatan awal pada bulan Desember 2022, bantuan sosial dampak inflasi sedianya akan diberikan sekaligus sebesar Rp600 ribu kepada penerima hak, yaitu para sopir angkutan umum, ojol dan ojek pangkalan. 

Namun dari data sebanyak 1.500 orang yang tercatat sejak bulan September 2022 lalu, hingga sekarang belum ada realisasinya.

BACA JUGA:Antisipasi Insiden Bom Bandung, Mapolres Tegal Perketat Penjagaan

Padahal data yang diminta itu seluruhnya sudah dilaporkan, baik ke Dinas Perhubungan maupun Dinas Sosial Kabupaten Pemalang untuk dilakukan verifikasi. 

Namun demikian, hingga waktu yang dijanjikan, Dinas Sosial hanya bisa merealisasikan kurang lebih hanya 200. Alasannya karena terkendala data yang mengalami error. 

Selain itu, juga alasan data dimana ada sebagian yang sudah menerima program bantuan sosial lainnya. 

BACA JUGA:Pendidikan Karakter di Sekolah Sebagai Suatu Keharusan

"Adanya alasan-alasan itu, maka kami bersama para sopir angkutan, ojol dan ojek pangkalan melakukan aksi demo di halaman Pendapa Kabupaten Pemalang. Tujuannya untuk menuntut pencairan dana bantuan sosial dan  serta penetapan aturan tarif angkutan," katanya.

Sumber: